Perubahan Kebijakan Raskin Dituding Biang Masalah Bulog Buang Beras

Perubahan kebijakan penyaluran beras untuk masyarakat miskin atau raskin dinilai menjadi salah satu penyebab kelebihan stok beras pada Perum Bulog. Alhasil, sebanyak 20 ribu ton beras mengalami penurunan mutu dan harus dibuang atau disposal dari gudang melalui lelang.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bayu Krinamurthi menjelaskan, Bulog memiliki peran untuk menyerap gabah petani guna menjaga agar harga tak terlalu rendah. Gabah yang kemudian diolah menjadi beras tersebut kemudian dapat disalurkan melalui program beras prasejahtera atau rastra dan operasi pasar jika dibutuhkan. 

"Tapi sekarang rastra diubah menjadi bantuan nonpangan tunai atau BNPT yang berasnya bisa dibeli masyarakat di mana saja. Akibatnya, beras Bulog menumpuk," ujar Bayu di Jakarta, Selasa (10/12).

Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini menilai operasi pasar yang dilakukan Bulog memiliki siklus yang terbatas. Jumlah beras yang digelontorkan dari gudang tak sebesar penyaluran rastra sebelumnya. 

"Tugas Bulog membeli di atas harga pasar untuk membantu petani, ini tentu merugi secara akutansi. Lalu sekarang ditambah tak ada penyalurannya, siapa yang tanggung kerugiannya?" kata dia. 

(Baca: Masalah Bulog di Masa Buwas, dari Hilangnya Rastra hingga Mafia Beras)

Ia mengusulkan pemerintah mengkaji ulang seluruh kebijakan beras agar kelebihan stok Bulog yang berakhir pada penurunan mutu beras tak terulang.  "Selain itu kualitas data juga harus diperbaiki," tegas dia. 

Pemerintah mulai mengalihkan subsidi pangan berupa rastra menjadi BPNT pada 2017. Hal ini menyebabkan Bulog kehilangan 70% saluran distribusi berasnya.