Gandeng Polisi, Bulog dan Kemensos Akan Kejar Mafia Bantuan Pangan

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kanan), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito (kanan), dan saat melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta, (10/1).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
6/10/2019, 09.38 WIB

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan instansinya sepakat dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membentuk tim gabungan. Tim gabungan tersebut untuk mengejar mafia Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Dirut Bulog sudah mengiyakan (ajakan Kemensos). Kami sama-sama duduk untuk mengawal program pemerintah,” kata dia di Batu, Jawa Timur, Jumat (5/10).

Kepolisian juga akan dilibatkan dalam tim gabungan tersebut. Saat ini, pembentukan tim gabungan tengah diproses oleh badan reserse kriminal (bareskrim) Polri. Nantinya, kesepakatan akan dibuat antara Polri dengan Bulog dan Kemensos.

(Baca: 15,3 Juta Keluarga Miskin Ditargetkan Terima Bantuan Pangan Non-Tunai)

Selain pembentukan tim gabungan, Bulog menilai ada celah yang juga perlu ditutup guna mengamankan BPNT. Saat ini, Bulog belum ditugaskan untuk menjadi penyalur tunggal beras BPNT. “Persoalannya kan BPNT belum 100% oleh Bulog,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beras BPNT telah dipalsukan oleh sejumlah mafia. Dengan pemalsuan tersebut, oknum penyalur beras mendapatkan keuntungan Rp 9 miliar per bulan.
Halaman Selanjutnya
Halaman: