Pemerintah Coret Proyek Strategis yang Belum Konstruksi Hingga 2019

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
13/2/2018, 15.48 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bakal mengevaluasi proyek pembangunan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek yang tidak bisa segera dieksekusi bakal dikeluarkan dari PSN.

Darmin menyatakan, pihaknya akan lebih dulu menentukan kriteria proyek yang akan dikeluarkan.  Namun, yang pasti, proyek yang akan dikeluarkan adalah yang belum mulai konstruksi hingga 2019.

"Pertimbangan di-drop itu adalah proyek yang pembangunan fisiknya tidak akan mulai sampai tahun 2019. Jadi kita harus lihat betul, mana proyek yang tidak akan ada pembangunan fisik bahkan sampai 2019," kata dia di Kantornya, Jakarta, Selasa (13/2).

(Baca juga: Jokowi Perintahkan Darmin Evaluasi Proyek Infrastruktur Strategis)

Namun, ia menekankan pihaknya tidak akan mengeluarkan proyek yang sudah ada kontrak pelaksanaannya dengan swasta. "Pemerintah dengan swasta kalau telah tanda tangan kontrak sudah jalan itu tidak akan di-drop. Itu kan repot, mereka bisa tuntut kami," ucapnya.

Saat ini, terdapat 245 PSN yang tengah diupayakan pemerintah. Kebutuhan dana untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 525 triliun (12,2%) dapat dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.

Sementara pembiayaan dari BUMN maupun BUMD sekitar Rp 1.258 triliun (30%). Sisanya, sebesar Rp 2.414 triliun (57,8%) bakal diupayakan dari swasta. (Baca juga: Selama 2017, Enam Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun)

Adapun evaluasi terhadap PSN dilakukan sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi ingin agar proyek strategis yang sedang berjalan dan belum rampung tahun lalu untuk dikebut penyelesaiannya tahun ini. Begitu pula proyek strategis yang sudah direncanakan tahun ini, segera harus dipastikan pengerjaannya. 

Ia juga menginginkan adanya kepastian tentang proyek-proyek yang tidak dapat dilaksanakan. “Ini harus diputuskan cepat," kata dia di Istana Negara, Senin (12/2).