Cemari Citarum, 15% Pabrik Tekstil Tak Punya Pengolahan Limbah

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Buih busa limbah pabrik di aliran sungai Citarum, Jawa Barat, Rabu (20/9). \
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
12/1/2018, 10.48 WIB

Citarum merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat. Namun, sungai ini mengalami pencemaran berat akibat limbah pabrik dan sampah dari masyarakat sekitar.

Kementerian Perindustrian mencatat, setidaknya ada 444 pabrik tekstil di sekitar Sungai Citarum. Dari jumlah itu, baru 380 atau sekitar 85% di antaranya yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Ditengarai ada Industri yang buang limbahnya langsung ke sungai,” kata Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (11/1).

Putu menyatakan, Kementerian Perindustrian akan memperketat persyaratan IPAL pada perizinan mendirikan pabrik. Selain itu, untuk pembenahan Daerah ALiran Sungai (DAS) Citarum, Kementerian Perindustrian juga akan mengkaji opsi pemindahan pabrik ke kawasan industri.

Pemindahan ini terutama bagi industri yang Hak Guna Bangunannya habis. "Relokasi apabila tidak memungkinkan lagi," kata Putu.

(Baca: Antisipasi Banjir, Pemerintah Siapkan Sejumlah Proyek di Jawa Barat)

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menawari pemerintah pinjaman Rp 200 triliun. Pinjaman ini ditujukan untuk pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum selama 20 tahun.

Hanya, Luhut beranggapan pinjaman tersebut terlalu banyak, apalagi menurut Luhut biaya pembenahan DAS ini bisa ditekan dengan bantuan TNI dan Polri. 
"Mereka mau kasih (pinjam) Rp 200 triliun, tapi terlalu banyak," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, peta jalan pembenahan DAS ini sedang dijerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Januari mendatang akan menggelar rapat terbatas di Bandung soal Citarum.

Dia juga menambahkan langkah terintegrasi perlu diambil karena kerusakan sungai ini sangat parah. "Presiden perintahkan agar terintegasi," kata dia.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution