European Business Chamber (EuroCham) menawarkan lebih banyak barang modal untuk meningkatkan kegiatan produksi di Indonesia. Impor produk pendorong industri itu juga dianggap dapat memicu kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA).
Ketua EuroCham Ulf Backlund menyatakan, impor barang modal dari Uni Eropa akan mendukung Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Pelaku usaha Eropa sangat ingin berkontribusi terhadap peningkatan iklim usaha di Indonesia," katanya dalam keterangan resmi dari Jakarta, Senin (11/12).
Menurut Backlund, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal meningkat dengan syarat impor produk penunjang industri. Salah satu pertimbangannya adalah studi Institute of Development for Economics and Finance (INDEF) yang menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk memaksimalkan potensi perdagangan bagi Indonesia dan Uni Eropa.
(Baca juga: Uni-Eropa Minta Peningkatan Standar Keberlanjutan Sawit Indonesia)
Mengutip studi INDEF, Backlund mengatakan, tambahan 1% impor akan memancing peningkatan investasi Uni Eropa sebesar 2,43% pada tahun berikutnya. PMA bakal memerlukan aset kapital dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
"Impor tidak dapat dihindari mengingat kepentingan untuk mendukung produksi dan ekspor," tutur Backlund. INDEF juga menyebut tambahan 1% ekspor ke Uni Eropa akan menghasilkan peningkatan PMA sebanyak 1,98%.
Ulf mengungkapkan investasi Uni Eropa akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dari produksi dan ekspor. Namun, kendala yang menghambat PMA mesti diselesaikan terlebih dulu. Oleh karena itu, EuroCham menjelaskan ada tiga rekomendasi untuk pemerintah Indonesia.
Pertama, sektor jasa, pengembangan perjanjian antara kementerian dan lembaga dalam hal pengaturan visa dan definisi tepat bagi para ekspatriat di Indonesia. "Perlu adanya kejelasan definisi dan jangkauan dari short-term stay visa," ujar Backlund.
(Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa Bahas Isu Sawit di Perundingan Dagang Ketiga)
Kedua, sektor standar internasional, EuroCham meminta peningkatan kapasitas untuk memenuhi standar Uni Eropa. Rekomendasinya adalah pembentukan kerangka pemetaan standar untuk Indonesia sebagai bahan indentifikasi perbedaan jenis untuk penyetaraan standar.
Terakhir, sektor kepabeanan dan perdagangan, pemerintah diharapkan untuk integrasi perizinan dan prosedur pelabuhan. "Integrasi akan meningkatkan otomatisasi dan efisiensi proses administrasi sekaligus kepastian dan transparansi," tutur Backlund.