Rini Minta Adhi Karya dan KAI Buat Perusahaan Patungan Danai LRT

Arief Kamaludin|Katadata
Menteri BUMN Rini Soemarno.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yuliawati
28/11/2017, 17.56 WIB

Menteri BUMN Rini Soemarno meminta PT Adhi Karya (Persero) Tbk serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuat perusahaan patungan sebagai investor yang membiayai proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Permintaan ini sedikit berbeda dibandingkan sikap Rini sebelumnya, yang keberatan dengan pelibatan KAI untuk turut membiayai proyek tersebut karena dikhawatirkan akan memberatkan keuangan perusahaan.

Selain Adhi Karya dan KAI, Rini berharap PT. Sarana Multi Infrastruktur juga akan masuk dalam perusahaan patungan ini sebagai bentuk penjaminan pemerintah. "Sedang kami bicarakan dengan pak Menteri Koordinator Kemaritiman (Luhut Pandjaitan), bulan depan kami harap terbentuk," kata Rini di stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (28/11).

(Baca: Meski Menteri BUMN Keberatan, KAI Dipastikan Tetap Jadi Investor LRT)

Perusahaan patungan ini akan berfungsi layaknya PT. Railink yang telah berinvestasi, bahkan membangun rel yang seharusnya dikerjakan Kementerian Perhubungan. Para investor nantinya mendapat konsesi cukup panjang. "Konsesinya (LRT) bisa 50 tahun," katanya.

Menurut Rini, model perusahaan patungan ini mencontoh proyek jalan tol, yang nantinya dapat melepas sebagian sahamnya untuk dibeli investor lain. "Jadi melepaskan sedikit saham untuk bangun (jalur) LRT lainnya," katanya.

Sedangkan Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan pembentukan perusahaan patungan ini lebih memungkinkan ketimbang memberikan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). "Jadi lebih ringan nantinya," kata Budi di bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

(Baca: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)

Budi menjelaskan nantinya perusahaan patungan ini akan mendapat setoran dana Rp 9 triliun.  Dana terdiri dari setoran KAI sebesar Rp 4 triliun, Adhi Karya menyetor Rp 1,5 triliun, serta PT. Sarana Multi Infrastruktur akan membiayai perusahaan ini sebesar Rp 3,6 triliun. "Jadi joint venture itu yang pinjam, nanti kan juga dapat penjaminan pemerintah," katanya.

Sebelumnya Rini berharap KAI hanya berperan sebagai penyelenggara atau operator LRT ketika beroperasi. Alasannya KAI harus berperan aktif dalam program aktivasi rel kereta di seluruh Indonesia. "Di mana aktivitas tersebut harus dilakukan KAI sendiri," ujarnya dalam surat tertanggal 20 November 2017 tersebut.

Informasi yang didapat Katadata, usulan Rini tersebut sempat dibahas dalam rapat koordinasi terkait proyek LRT di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa lalu (21/11). Namun, hingga kini pemerintah tetap memutuskan KAI menjadi investor proyek LRT.

(Baca: Biaya Proyek LRT Membengkak, KAI Berharap Tambahan Subsidi)