Sesuai Perpres 49/2017, KAI tetap menjadi investor maupun penyelenggara pengoperasian, perawatan, pengusahaan prasarana, dan pendanaan pembangunan LRT
Proyek LRT Jakarta
Aktivitas pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di samping Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (11/10). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sempat mengungkapkan keberatan jika PT Kereta Api (Persero) dijadikan investor proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Namun,  pemerintah akan tetap memutuskan Kereta Api Indonesia (KAI) ikut mendanai proyek tersebut.

Keberatan Rini terungkap melalui surat Menteri BUMN bernomor S-665/MBU/11/2017 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam surat tersebut Rini meminta agar KAI tidak menjadi penyelenggara pendanaan atau investor proyek LRT Jabodebek.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Seiring dengan kenaikan nilai investasi proyek LRT hingga hampir Rp 5 triliun, Rini ingin KAI hanya berperan sebagai penyelenggara atau operator LRT ketika beroperasi. Alasannya KAI harus berperan aktif dalam program aktivasi rel kereta di seluruh Indonesia. "Di mana aktivitas tersebut harus dilakukan KAI sendiri," ujarnya dalam surat tertanggal 20 November 2017 tersebut.

(Baca: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)

Informasi yang didapat Katadata, usulan Rini tersebut sempat dibahas dalam rapat koordinasi terkait proyek LRT di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa lalu (21/11). Namun, hingga kini pemerintah tetap memutuskan KAI menjadi investor proyek LRT.

Kepastian KAI sebagai investor juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan. Budi mengatakan nantinya KAI dapat bekerjasama dengan Adhi untuk membuat perusahaan patungan. Hal itu untuk meringankan beban keuangan operator kereta tersebut dalam membangun LRT.

"Sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, KAI tetap menjadi investor maupun penyelenggara pengoperasian, perawatan, pengusahaan prasarana, dan pendanaan pembangunan LRT," kata Budi dalam keterangan resminya, saat mengunjungi Bandara Silangit, Sumatera Utara, Jumat (24/11).

Agar tidak memberatkan, KAI akan bekerja sama dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam menggarap proyek ini. Selanjutnya, segala hal terkait proyek ini, seperti pendanaan dan konstruksinya, akan dibahas oleh kedua perusahaan pelat merah tersebut. Budi optimistis dengan kerja sama ini proyek LRT bisa lebih optimal dan terbangun sesuai rencana. 

(Baca: Belanja Modal Proyek LRT Ditambah Rp 1 Triliun)

Menurut Budi, selain siap mendukung percepatan pembangunan LRT Jabodebek, pemerintah juga akan mendukung dalam hal pemberian subsidi. Bantuan ini diberikan dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Services Obligation sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto juga memastikan KAI tetap menjadi investor LRT Jabodebek. Bahkan, kata dia, Menteri Rini pun sudah menerima hal ini. "(KAI) masih investor, tapi Selasa (28/11) besok Ibu Menteri (Rini Soemarno) akan menjelaskan," kata Budi di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (24/11).

Meski begitu, Budi Harto masih tetap bungkam ketika ditanya soal mekanisme pendanaan proyek ini nantinya. Terutama setelah biaya pembangunan transportasi ini naik menjadi Rp 31,8 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun. "Tunggu saja, akan ada keputusan pemerintah," ujarnya.

(Baca: Biaya Proyek LRT Membengkak, KAI Berharap Tambahan Subsidi)

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
"Saya perintahkan jalur ganda dimulai pekerjaannya," kata Jokowi
"Perkiraan saya, dengan investasi asing dan pemerintah, paling kencang di infrastruktur pada 2018," kata Bambang
Infrastruktur tersebut adalah tiga proyek Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan satu proyek jalan tol Akses Tanjung Priok.