Indonesia – Malaysia Normalisasi Perdagangan Entikong – Tebedu

Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, Rabu (21/12)
Penulis: Pingit Aria
13/7/2017, 17.38 WIB

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita bersama Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Malaysia Dato’ Mustapa Muhamed melakukan kunjungan kerja ke Inland Port Tebedu, Malaysia dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Kunjungan ini adalah bagian dari Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan Indonesia-Malaysia yang berlangsung pada 13 Juli 2017 di Kuching, Malaysia.

“Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai upaya normalisasi perdagangan ekspor dan impor melalui pintu Entikong-Tebedu yang selama ini sempat terhenti,” kata Enggar melalui siaran persnya, Kamis (13/7). Sebelumnya, perdagangan Entikong-Tebedu ditutup pada pertengahan 2014 karena maraknya penyelundupan, pungli, gratifikasi dan korupsi.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan juga merupakan kesepakatan antara kedua pemimpin negara untuk meningkatkan hubungan dagang di wilayah tersebut.

(Baca juga:  Susi Minta Renumerasi Aparat Penegak Hukum Laut Naik 100%)

PLBN Entikong merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2015. Menurut Menteri Dato’ Mustapa, Malaysia sangat mengharapkan Indonesia dapat segera menyelesaikan pembangunan PLBN Entikong sebagai terminal barang internasional, sehingga Inland Port Tebedu dapat berfungsi secara maksimal.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan PLBN Entikong pada bulan Desember 2016 dan diharapkan terminal barang internasional dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2018. Hal ini, menurut Enggar, merupakan salah satu upaya dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran yang tertuang dalam Nawa Cita.

Dalam rangka normalisasi perdagangan Entikong-Tebedu, Indonesia mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Malaysia, khususnya Pemerintah Negeri Sarawak sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Barat. Selain normalisasi perdagangan, kedua negara juga telah melakukan kegiatan perdagangan perbatasan bagi masyarakat di kedua wilayah negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

(Baca juga:  Pemerintah Antisipasi Kepulangan TKI Ilegal dari Malaysia)

Pertemuan bilateral dalam kerangka Joint Trade and Investment Committee (JTIC), kedua Menteri Perdagangan akan membahas berbagai isu perdagangan bilateral serta upaya kerja sama dalam rangka meningkatkan angka perdagangan dan investasi kedua negara tetangga tersebut.