Terbukti Dongkrak Harga Sawit, Pemerintah Ingin Pertahankan BPDP

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menko Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan buku "Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia" kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani disaksikan Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Bappenas
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
3/5/2017, 10.34 WIB

Beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit adalah untuk biodiesel, peremajaan, promosi, peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta dana cadangan. “Prinsip-prinsip BDPD Kelasa Sawit ini disusun berdasarkan hasil diskusi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi kelapa sawit Indonesia,” kata Darmin.

Untuk menjaga eksistensi di pasar global, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga industri kelapa sawit Indonesia dikelola secara berkelanjutan dengan standar ISPO (Indonesia Sustanable Palm Oil).

(Baca juga: Jokowi Evaluasi Badan Restorasi Gambut, Target Tetap 2 Juta Hektare)

“Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional,” ujar Darmin.

Toh kinerja BPDP Kelapa Sawit bukan tanpa cela. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penggunaan dana pungutan ekspor sawit untuk subsidi biodiesel salah sasaran karena lebih banyak dinikmati perusahaan besar.

(Baca juga: Sri Mulyani Persilakan KPK Usut Temuan Korupsi Dana Sawit)
Halaman: