Setahun Berdiri, Pusat Logistik Sumbang Rp 157 Miliar ke Negara

Pusat Logistik Berikat (PLB) turut berperan dalam menambah penerimaan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat, PLB selama setahu berdiri telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 157,5 miliar.

Penerimaan negara itu berasal dari bea masuk senilai Rp 10,28 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) impor Rp 27,13 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor Rp 120,09 miliar. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap nilai penerimaan tersebut masih sangat kecil.

"Angkanya masih 'bayi' menurut saya dan masih perlu dikembangkan untuk menjadi angka yang besar," katanya saat acara peringatan satu tahun PLB di kantor DJBC, Jakarta, Rabu (12/4). (Baca: Sri Mulyani Tak Ingin Pengejaran Pajak Meneror Dunia Usaha)

Sri Mulyani juga melihat nilai barang yang disimpan di pusat logistik berikat masih sebesar Rp 1,16 triliun. Menurutnya, nilai itu masih sangat kecil, bahkan masih jauh jika dibandingkan hub logistik di negara lain atau yang sekelas di Asia Pasifik. "Angka itu masih relatif kecil sekali, meskipun DJBC bangga akan hal itu.”

Untuk itu, Sri Mulyani mencatat ada empat pekerjaan rumah DJBC dan Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) jika ingin kelasnya naik di kawasan Asia Pasifik.

Pertama, menetapkan definisi yang konkret mengenai hub logistik berikat lengkap dengan berbagai kriteria. Antara lain volume, model bisnis, kecepatan pelayanan, dan infrastrukturnya. Hub logistik yang dapat menjadi acuan seperti Singapura, Hong Kong, atau Shenzhen di Tiongkok.

(Baca: Paket Kebijakan 15, Pemerintah Kembali Fokus Penguatan Logistik)

Kedua, ukuran kemajuan atau perkembangannya setiap tahun. Sri Mulyani menantang DJBC dan PPLBI untuk mengkaji data statistik ekspor-impor Indonesia, terutama dengan negara-negara yang menjadi hub logistik berikat.