Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu, 18 Maret 2017, meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW) di seluruh Indonesia.
Peresmian delapan PLTG MPP dengan total kapasitas 500 MW dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru, Pontianak, Sumatera Barat. Namun, yang menarik perhatiannya adalah keberadaan sebuah pembangkit listrik mangkrak di samping lokasi.
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 pembangkit listrik yang mangkrak. Ia juga telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan proyek-proyek yang terbengkalai itu.
"Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa," ujar Jokowi melalui siaran pers, Ahad (19/3).
(Baca juga: Revisi Rencana Listrik, PLN Tambah 4.000 MW PLTU Mulut Tambang)
Presiden berpesan agar berhati-hati apabila akan meneruskan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Sebab, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah hukumnya sudah beres dan harus dibangun sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
" Jadi jangan main-main dengan hal teknis detil, pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliunan," ucap Presiden.
Selain itu, Jokowi berharap pembangkit listrik yang baru diresmikannya akan dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Pasokan listrik, menurutnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Bumi Khatulistiwa.
(Baca juga: PLN Targetkan Teken Kontrak Gas Pembangkit Jawa 1 Bulan Depan)
"Ini memang yang sangat-sangat dikeluhkan masyarakat karena masalah kebutuhan industri, kebutuhan untuk pabrik, kebutuhan untuk hotel, pariwisata dan juga rumah tangga yang antre ingin mendapatkan listrik," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa mobile power plant dipilih karena proses pembangunannya yang hanya memakan waktu 6 bulan. "Kalau kita pakai yang batu bara bisa 4 tahun sampai 5 tahun (membangunnya) tapi ini bisa dikerjakan cepat," ujar Jokowi.
Bukan hanya Kalimantan Barat, sejumlah provinsi di Indonesia juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan PLTG tersebut. Selain menggunakan gas sebagai bahan baku yang murah dan tidak merusak lingkungan, PLTG MPP bisa dipindah tempat sesuai kebutuhan.
(Baca juga: PLN Prioritaskan Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Papua dan Maluku)
Adapun PLTG MPP 500 MW yang telah diresmikan, tersebar pada 8 lokasi, yaitu:
1. MPP Jeranjang–Lombok dengan daya 2x25 MW, yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016;
2. MPP Air Anyir–Bangka dengan daya 2x25 MW, mulai beroperasi 13 September 2016;
3. MPP Tarahan–Lampung dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 29 September 2016;
4. MPP Nias dengan daya 1x25 MW, mulai beroperasi 31 Oktober 2016;
5. MPP Parit Baru (Pontianak) dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 8 November 2016;
6. MPP Balai Pungut–Riau dengan daya 3x25 MW, mulai beroperasi 13 November 2016;
7. MPP Suge–Belitung dengan daya 1x25 MW (Roll Suge), mulai beroperasi 22 November 2016;
8. MPP Paya Pasir-Medan dengan daya 3×25 MW (Roll Paya Pasir), mulai beroperasi 9 Desember 2016.
Sedangkan sembilan infrastruktur kelistrikan yang berhasil diselesaikan PLN di Kalimantan Barat yakni:
1. PLTU Ketapang dengan daya 2x10 MW
2. SUTT 150 kV Parit Baru–Kota Baru sepanjang 44 kms
3. SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoibabang sepanjang 162 kms
4. SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang sepanjang 140 kms
5. SUTT 150 kV Singkawang- Sambas sepanjang 118 kms
6. GI 150 kV Kota Baru dengan daya 30 MVA
7. GI 150 kV Sambas dengan daya 30 MVA
8. GITET 275 kV Bengkayang dengan daya 2x250 MVA
9. GI 150 kV Bengkayang sebesar 30 MVA
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat, Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.