PT Hutama Karya (Persero) menyatakan akan segera membahas proposal pengajuan utang untuk pembiayaan proyek Tol Pekan Baru-Dumai. Targetnya proposal ini akan diajukan ke Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Sigit Rusanto mengatakan pembahasan utang untuk proyek tersebut dilakukan bersama pemerintah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Harapannya dalam waktu dekat proposalnya bisa rampung. (Baca:Pemerintah Tawarkan Proyek Tol Pekanbaru ke Bank Cina)
“Setelah selesai dibahas proposal akan diajukan oleh Menteri Keuangan, kemudian langsung ke AIIB,” kata Sigit kepada Katadata, Kamis (23/6).
Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri AIIB. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di bank tersebut. Dengan demikian Hutama Karya berharap utang ini bisa segera dicairkan. pencairan dapat segera dilakukan.
Menurut Sigit, opsi pembiayaan utang Tol Pekan Baru-Dumai dari AIIB merupakan salah satu prioritas. Makanya Hutama Karya menaruh harapan besar agar proposal utang ini bisa disetujui bank yang digagas oleh Cina tersebut. (Baca:Indonesia Gabung dalam Pendirian Bank Infrastruktur Asia)
Apalagi Komisi VI DPR telah memutuskan untuk memotong alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Hutama Karya tahun ini. Pemerintah mengajukan PMN untuk Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan membangun proyek Tol Trans Sumatera ini sebesar Rp 3 triliun dalam anggaran perubahan tahun ini. Namun, Komisi VI hanya memutuskan alokasinya hanya Rp 2 triliun.
Hutama Karya menilai pemotongan anggaran PMN ini akan dapat mempengaruhi pengerjaan proyek Tol Sumatera. Terutama untuk ruas Bakauheni – Terbanggi Besar dan Palembang - Indralaya. Jika pembiayaan dari AIIB gagal, maka ruas Pekan Baru-Dumai juga akan terkena dampaknya.
Bisa jadi hal ini akan membuat pembangunan proyek Trans Sumatera molor dari target yang ditetapkan pemerintah pada 2019. “Apalagi pak Pesiden (Joko Widodo) meminta groundbreaking dapat dilakukan dalam waktu dekat ini,” kata Sigit. (Baca: Bangun Tol Aceh, Hutama Karya Minta Tambahan Modal)
Saat ini Hutama Karya masih menghitung nilai utang yang akan diajukan ke AIIB. Mengingat pemerintah juga masih mengupayakan pengajuan PMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono mengatakan kebutuhan untuk membangun tol sepanjang 131,5 kilometer ini sangat besar, mencapai Rp 16,2 triliun. Agar pemnbangunannya bisa berjalan sesuai amanat presiden, kementerian juga berharap agar pembahasan proposal utang kepada AIIB bisa segera dilakukan setelah lebaran.
Pemerintah pun akan mengupayakan agar Hutama Karya (HK) bisa disetujui oleh AIIB. “Karena penugasan, maka HK akan kerjasama dengan AIIB untuk mendapatkan direct lending,” katanya kepada Katadata.
Sekretaris Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan ekuitas Hutama Karya untuk mebiayai ruas tol ini hanya Rp 11,3 triliun. Makanya perlu alternatif pembiayaan lain untuk menutupi kekurangannya sebesar Rp 4,9 triliun lagi.
“Hanya saja karena AIIB masih baru, kami tetap berharap pencairannya tidak terlalu lama,” kata Wahyu. (Baca: Indonesia, Salah Satu Pemodal Terbesar Bank Infrastruktur Asia)
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis Hidayat Sumadilaga berharap pengajuan utang ini bisa disetujui dan dicairkan tahun ini. “Kami akan melakukan rapat teknis antarkementerian untuk membahas tindak lanjutnya,” ujarnya.