Pemerintah Klaim PHK Sektor Manufaktur Hanya Toshiba dan Panasonic
KATADATA - Pemerintah mengklaim jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur tidak sampai ribuan orang. PHK di sektor ini hanya terjadi pada dua perusahaan saja, yakni Toshiba dan Panasonic.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan jumlah pekerja yang diberhentikan hanya mencapai 785 orang. Terdiri dari 425 pekerja di pabrik Panasonic dan 360 pekerja di pabrik Toshiba.
Dia memperkirakan penutupan pabrik dua perusahaan Jepang ini terjadi sebagai upaya efisiensi melalui inovasi teknologi dan aksi korporasi. Dengan alasan ini, pemerintah tidak bisa berbuat banyak mengatasi masalah PHK ini.
Menurut Franky, tidak ada perusahaan lain di sektor manufaktur yang melakukan PHK saat ini. Dia menyebut beberapa perusahaan yang sempat diisukan akan memberhentikan karyawannya seperti pabrik suku cadang motor milik Yamaha dan Honda. Ternyata tidak ada PHK di perusahaan tersebut.
Sementara Ford tidak termasuk sektor manufaktur, karena sepanjang 16 tahun beroperasi di Indonesia, Ford belum membangun satu pun fasilitas pabrik perakitan kendaraan bermotor. Perusahaan asal Amerika Serikat ini hanya menjual mobil yang diimpor dari pabriknya di luar Indonesia. Franky tidak mengetahui secara pasti berapa banyak karyawan Ford yang terkena PHK akibat penutupan ini.
“Kami klarifikasi, bahwa kabar (ribuan) PHK itu tidak benar,” kata Franky saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (2/9). (Baca: Gelombang PHK yang Mulai Mengintai Industri Padat Modal)
Di tempat terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengakui PHK hanya terjadi pada Toshiba dan Panasonic. Pihaknya telah meneluri kabar PHK pada 13 perusahaan lain. Namun, tidak satu pun dari perusahaan tersebut yang mengkonfirmasi kebenaran isu PHK. “Jadi memang kelihatan sekarang, mana yang PHK dan mana yang bukan,” kata Hanif.
Berlawanan dengan isu PHK, Hanif malah menyebutkan saat ini ada potensi penambahan 184.000 tenaga kerja baru. Potensi ini berasal dari 40 perusahaan yang sedang melakukan investasi. “Total serapan berarti lebih banyak ketimbang angka PHK,” kata Hanif usai rapat koordinasi di kantornya.
Hanif mengimbau perusahaan yang ingin melakukan PHK agar melakukan langkah-langkah preventif seperti melakukan perundingan bipartit dengan buruh terlebih dahulu. Kementeriannya juga akan membantu memberikan pelatihan keterampilan bagi para pekerja agar bisa segera terserap pada lapangan kerja yang baru.
“Kami telah siapkan program bumper seperti skema wirausaha ataupun yang lainnya,” kata Hanif. (Baca: Pemerintah Siapkan Insentif Cegah Gelombang PHK)
Kabar PHK masal yang beredar di masyarakat saat ini dihembuskan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dalam siaran pers KSPI pekan lalu, Said mengklaim ada puluhan ribu pekerja di sektor industri padat modal yang terancam PHK. Bahkan, ribuan pekerja di sektor padat karya sudah mengalami PHK.
Dia juga mengatakan ada beberapa perusahaan raksasa dan menengah yang sudah pasti melakukan PHK ribuan tenaga kerjanya pada kuartal I tahun ini. Beberapa di antaranya adalah Panasonic, Toshiba, Shamoin, Starlink, Jaba Garmindo, dan Ford Indonesia. Termasuk pula para pekerja di industri kendaraan bermotor seperti Yamaha, Astra Honda Motor, dan Hino.
“Semua pabriknya berlokasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Pasuruan, dan Medan,” ujar Said. (Baca: PHK Merebak, Menteri Darmin: Bukan Karena Ekonomi Melambat)