Kemenperin Akan Hati-Hati Beri Insentif untuk Proton

KATADATA ? Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berhati-hati memberikan insentif kepada kerjasama proyek otomotif antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton Holdings Berhad, pabrikan otomotif asal Malaysia.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kerjasama pengembangan mobil yang dilakukan kedua perusahaan bukan program mobil nasional (mobnas) yang ingin dijalankan pemerintah.

?Sudah berapa kali saya bilang kan (bahwa bukan mobnas). Belum tentu juga dia dapat (insentif) karena harus ada aturan dilewati. Tidak semudah itu,? kata Saleh saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (9/2).

Saleh mengatakan, pihaknya tidak akan ada diskriminatif dalam memberikan insentif kepada pelaku industri.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, pemerintah tidak akan sembarangan memberikan insentif kepada perusahaan. Pemberian insentif tidak dilakukan secara diskriminatif.

?Tidak boleh si A saja yang dapat insentif, sedangkan si B tidak dapat. Itu akan jadi persoalan nanti,? kata Panggah. (Baca: Kembangkan Mobnas, Proton Harus Gunakan 90 Persen Komponen Lokal)

Apalagi, kata dia, Indonesia pernah diadukan ke World Trade Organization (WTO) karena dianggap diskriminatif dalam memberikan insentif bagi pengembangan mobil Timor. ?Makanya kita harus hati-hati. Lagipula kita belum tahu persisnya seperti apa karena baru sebatas MoU,? tandasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan, proyek mobnas harus menggunakan sedikitnya 90 persen komponen lokal (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN). Poin tersebut sangat krusial apabila pabrikan mobil asal Malaysia, Proton ingin membantu Indonesia mengembangkan mobnas.

Akhir pekan lalu Proton Holding Berhad, menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Adiperkasa Citra Lestari. Kerjasama produsen otomotif Malaysia dan perusahaan mantan Kepala Badan Intelijen Negara  AM Hendropriyono ini, terkait dengan pengembangan dan pembuatan mobil nasional Indonesia.

Penandatanganan kerjasama ini bahkan disaksikan oleh pemimpin dua negara, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak. Namun, belum jelas apakah pemerintah akan memberikan dukungan untuk proyek ini atau tidak.

Saat ini kedua perusahaan masih melakukan studi kelayakan mengenai operasional dan bisnisnya, termasuk aspek komersial dan teknis proyeknya. Studi lanjutan akan dilakukan dengan mengevaluasi dan bekerja sama untuk mengembangkan rencana kegiatan lokalisasi, kegiatan pembelian, kegiatan rekayasa dan desain, jasa logistik, studi pasar dan proses terkait lainnya yang berkaitan dengan proyek.