BKPM Targetkan Rencana Induk Kawasan Industri Batang Rampung Pekan Ini

ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/hp.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (tiga kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri), Bupati Batang Wihaji (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/).
Editor: Agustiyanti
8/7/2020, 10.29 WIB

Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan rancangan induk atau masterplan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah rampung pekan ini. Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pembangunan kawasan industri tersebut selesai dalam kurun waktu enam bulan sehingga dapat menampung relokasi investasi dari Tiongkok.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman mengatakan, pembangunan kawasan industri ini akan dilakukan dengan maksimal guna meningkatkan daya tarik investasi.  Tim kecil yang terdiri dari Kementerian BUMN, BKPM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jasa Marga dan PT Waskita Toll Road akan dibentuk untuk mempercepat pembangunan proyek ini.

"Sudah ada langkah-langkah konkret yang ditetapkan. Minggu ini kami targetkan penyelesaian masterplan KIT Batang,” kata Ikma melalui siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Selasa (7/7).

Proyek KIT Batang akan terbagi dua tahap pengembangan. Pada tahap pertama, kawasan yang akan dibangun mencakup areal 450 hektare. Sedangkan pada tahap kedua, pembangunan mencakup areal 4.300 hektare.

(Baca: Kepala BKPM: Investor Kawasan Industri Batang Tak Perlu Beli Lahan)

Kawasan ini ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN. Dalam konsep kerja sama tersebut, infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur yang disediakan meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat dan pelabuhan untuk mempermudah logistik.

KIT Batang juga akan dikembangkan sesuai klaster industri, bukan berdasarkan asal negara. Ini sesuai dengan asas efektivitas dan efisiensi ekonomi untuk memudahkan penyediaan fasilitas pendukung.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, KIT Batang harus mengalokasikan minimal 5% dari luas lahan untuk klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperkuat keberadaan rantai pasok dalam areanya," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT PP Tbk Novel Arsyad menyatakan siap mendukung upaya pemerintah menyediakan lahan-lahan yang potensial untuk investor.  Selain tujuh perusahaan yang sudah memastikan relokasi ke Indonesia, masih ada 17 perusahaan lainnya yang juga sedang dijajaki pemerintah.

(Baca: Investasi Industri Naik, Pengusaha Masih Khawatir Kepercayaan Investor)

Ia menjelaskan, pembangunan kawasan tersebut akan berkonsep The Smart & Sustainable Industrial Estate. “Dengan dibentuknya tim kecil ini akan mempercepat  proses kajian kawasan yang sedang kita lakukan secara komprehensif yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyiapan lahan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan pembukaan kawasan industri tersebut diharapkan dapat menarik investasi dari 119 perusahaan yang berencana merelokasi pabrik dari Tiongkok. Ia tak mau kejadian tahun lalu kembali terjadi. Ketika itu, ada 33 perusahaan yang merelokasi pabriknya dari Negeri Tirai Bambu, tetapi tak ada satu pun yang berinvestasi di Indonesia.

Sedangkan di tahun ini, tercatat sudah ada tujuh relokasi investasi yang menyatakan diri untuk masuk ke Tanah Air. Ketujuh perusahaan tersebut yakni PT Meiloon Technology Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia (Alpan), PT Kenda Rubber Indonesia. Kemudian, PT Denso Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, dan PT LG Electronics Indonesia.

Dari seluruh perusahaan yang masuk, BKPM mencatat total nilai investasi yang diterima sebesar US$ 850 juta atau sekitar Rp 11,9 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30 ribu orang.

Reporter: Tri Kurnia Yunianto