Berjalan Sejak 2006, Program Biodiesel Indonesia Diklaim Pangkas Emisi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kiri) mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kanan) saat peresmian implementasi program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019). Implementasi program campuran minyak sawit mentah sebanyak 30 persen dalam bahan bakar minyak jenis Solar (Biodiesel 30 persen) itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta mengurangi impor bahan bakar minyak.
Penulis: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Pingit Aria
15/4/2021, 07.49 WIB

Penggunaan biodiesel di Indonesia sudah berjalan sejak 2006. Penggunaan biodiesel di Indonesia dilatari fakta bahwa Indonesia telah menjadi net importir minyak mentah serta berlimpahnya produksi minyak sawit.

Ia menyebut penggunaan biodiesel berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada 2020, biodiesel diklaim telah mengurangi 22,48 juta ton CO2 atau 59% dari target untuk sektor energi dan transportasi.

“Biodiesel dapat berkontribusi sekitar 6% dalam target mengurangi emisi gas rumah kaca di tahun 2030 mendatang,” kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan dalam Konferensi Virtual, Hannover Messe 2021, Rabu, (14/4).

Ia mengatakan, program B30 yang baru diluncurkan tahun lalu juga membantu untuk mengurangi impor bahan bakar fosil. Paulus menambahkan, pada 2020 program B30 sudah mengurangi jumlah impor solar sebanyak 8,37 juta kiloliter. Dan diproyeksikan akan mengurangi impor bahan bakar fosil sebesar 9,2 juta kiloliter pada tahun ini.

Berikut Databoks emisi dari kendaraan berbahan bakar biodiesel menurut jenisnya: 

Ia mengapresiasi pemerintah karena sepakat untuk melanjutkan program B30 meskipun terdapat tantangan seperti penurunan harga minyak.  Selain itu, pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan dalam pengembangan program biodiesel karena telah memangkas mobilitas dan kegiatan industri secara keseluruhan.

Ia mengakui kondisi ini cukup sulit. Dia juga mengatakan harus ada langkah mitigasi yang dilakukan agar pengembangan program biodiesel bisa terus berlanjut.

Paulus memaparkan beberapa program mitigasi tersebut di antaranya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu melakukan penyesuaian dengan mengatur ulang pungutan ekspor. Selain itu, perlu ada juga upaya untuk mengurangi kesenjangan harga antara diesel dan biodiesel.

“Karena harga biodiesel hampir selalu di atas harga minyak. Ini yang harus kita atur mekanismenya,” kata Paulus.

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah juga membantu untuk keberlanjutan program tersebut. “dan kami akan melanjutkan produksi biodiesel, dengan proyeksi ekspor sekitar 1 juta kiloliter tahun ini,” ujar dia.

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi