Selama ini, menurutnya, kapasitas modal ataupun pembiayaan UMKM sangat terbatas oleh akses mereka ke perbankan.
Pasalnya, ada kewajiban agunan berupa aset untuk dapat meminjam ke bank. Karena itulah, dia menyambut adanya pembiayaan lewat digital yang tidak memerlukan agunan.
"Tapi dilihat track recor kesehatan perusahaannya. Ini penting karena UMKM memiliki keterbatasan pada aset yang bisa diagunkan," tutur pria kelahiran Garut tersebut.
Untuk semakin memberdayakan UMKM, pemerintah juga akan mendorong mereka untuk memaksimalkan penggunaan digital.
Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital atau bisa bertransaksi di dunia e-commerce akan mencapai 30 juta, dari jumlah yang ada sekarang 15 juta.
Pertumbuhan UMKM yang bertransaksi di dunia digital meningkat pesat sebesar 99% dibandingkan awal 2020, atau sebelum pandemi.
"Pandemi mendorong UMKM masuk digital. Tapi catatan kami tidak semua UMKM berjualan di market karena ada sejumlah keterbatasan, termasuk skala usaha," ujar Teten.
Selain meningkatkan jumlah UMKM yang bisa berjualan di e-commerce, pemerintah akan terus mendukung bisnis mereka dengan menggandeng BUMN.
Nantinya, UMKM akan memasok kebutuhan bahan BUMN atau BUMN akan menjadi mitra dalam membantu produksi UMKM.
Sinergi ini sudah dimulai dengan menjadikan UMKM sebagai pemasok PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT kimia Farma, PT Krakatau steel, perum perhutani dan PT RNI persero.