70% Pelaku Wisata Labuan Bajo Terancam Gulung Tikar hingga Jual Kapal

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Sejumlah pengunjung menikmati eksotisme pemandangan Labuan Bajo menggunakan Kapal pinisi yang menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mengunjungi destinasi favorit di Labuan Bajo, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini. Selain itu, pemerintah juga telah mewujudkan digitalisasi industri pariwisata di lima
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
3/8/2022, 17.38 WIB

Pelaku usaha memprotes penetapan paket wisata Taman Nasional komodo Rp 3,75 juta per orang yang dilakukan secara mendadak dan minim sosialisasi. Hal itu menyebabkan iklim bisnis pariwisata di Labuan Bajo tidak kondusif sehingga banyak usaha yang terancam gulung tikar.

External Relation DPC Gahawisri Labuan Bajo, Budi Widjaja, mengatakan bahwa usaha pariwisata di Labuan Bajo sempat mati total karena pandemi Covid-19. Saat usaha pariwisata masih dalam proses pemulihan, pemerintah tiba-tiba mengumumkan penetapan tarif baru yang naik signifikan.

Kebijakan tersebut diproyeksikan akan secara signifikan menurunkan jumlah pengunjung Labuan Bajo. Meskipun tarif tersebut berlaku untuk kunjungan setahun, Budi pesimistis hal itu bisa mendongkrak jumlah wisatawan.

"Secara logika, siapa sih yang mau liat komodo berkali-kali dalam setahun?", ujar Budi kepada Katadata, Selasa (2/8).

Padahal, Budi mengatakan, ribuan tenaga kerja sangat bergantung pada pariwisata Labuan Bajo. Pariwisata ini juga sangat terkait pada sektor lainnya seperti penjualan makanan di pasar, perhotelan, hingga industri kreatif.

"Sebanyak 60% hingga 70% pelaku wisata Labuan Bajo sedang sekarat saat ini, dan terancam (gulung tikar) jika kebijakan tarif ini diteruskan,"ujarnya.

Baca Juga

Minim Sosialisasi

Budi mengaku bingung terhadap penetapan paket wisata Taman Nasional (TN) Komodo tersebut. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan sosialisasi dan juga tidak pernah diminta pendapatnya mengenai kebijakan tersebut.

"Bingung. Semua serba bingung karena dibilang diberlakukan 1 Agustus, tapi realita di lapangan, belum ada mekanisme, tata cara, dan lainnya. Belum ada juga dasar hukumnya," kata Budi.

Di sisi lain, dia mengatakan, pemberitaan mengenai penetapan tarif tersebut sudah muncul sejak bulan lalu. Akibatnya, banyak wisatawan yang memutuskan untuk membatalkan perjalanannya ke Labuan Bajo. Padahal, bisnis pariwisata membutuhkan usaha dan investasi jangka panjang.

"Dalam binsis pariwisata gak seperti jualan kacang, yang saya jual lalu langsung dibeli. Kami perlu perencanaan bisnis yang panjang, promosi, dan juga membangun hubungan dengan agen di luar maupun dalam negeri," ujarnya.

Ketidakpastian usaha tersebut membuat pelaku wisata akhirnya melakukan aksi mogok beroperasi selama sebulan. Menurut Budi, keputusan untuk melakukan aksi mogok merupakan langkah terakhir yang ditempuh.

Pelaku usaha wisata yang tergabung dalam berbagai asosiasi telah berupaya menempuh jalur birokrasi untuk berkomunikasi. Namun jalur komunikasi itu hingga saat ini tidak terbuka.

"Kita bukan manusia barbar. Kita manusia berbudaya. Kita coba jalur birokrasi dengan dialog DPRD, mencoba audiensi dengan persiden dan menteri, kita juga sudah menyurati menteri dan presiden. Katanya akan ada audiensi, tapi sampai hari ini tertutup semua dan aspirasi kami tidak diterima," ujarnya.

Baca Juga

Jual Kapal
Ketidakpastian usaha di Labuan Bajo mulai membuat investor was-was dan berniat menjual asetnya. Hal serupa dikatakan salah satu pelaku pelayaran di Labuan Bajo, Novianus Efrat.

"Banyak yang niat mau jual kapalnya, termasuk kami,"kata Efrat.

Dia mengatakan, jumlah wisatawan berkurang sejak pemerintah umumkan kebijakan baru tarif Taman Nasional Komodo senilai Rp 3,75 juta. Bahkan saat ini, kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo benar-benar sepi.

"Situasinya mirip banget kaya PPKM pertengahan 2021 selama dua bulan. Gak ada tamu, benar-benar kosong," ujarnya.

Efrat mengatakan, pelaku usaha terpaksa mengembalikan dana (refund) kepada wisatawan yang membatalkan kunjungannya. Padahal sebagian dana tersebut sudah ada yang terpakai untuk persiapan perjalanan wisata.

"Kami bingung, semua serba gak jelas. Kayaknya mau jual kapal saja. Kami (mencoba) bertahan (sejak pandemi), gak taunya ternyata pemerintah bersifat otoriter tetap memaksakan (kebijakan tarif baru)," ujarnya.

Baca Juga

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan TN Komodo sepanjang 2021 mencapai 64,66 ribu kunjungan. Rinciannya sebanyak 6,6 ribu kunjungan ke Loh Liang, 53,63 ribu kunjungan ke Padar, dan 4,44 ribu kunjungan ke Labuan Bajo.

 Kunjungan wisatawan ke TN Komodo pada 2021 sudah meningkat 25,27% dibanding awal pandemi tahun 2020, yang totalnya hanya 51,62 ribu kunjungan. Namun, jumlah itu masih jauh lebih rendah dibanding sebelum pandemi, yang totalnya sempat mencapai 221,7 ribu kunjungan sepanjang 2019.