IKN Nusantara Dihuni ASN 2024, Sejauh Mana Kesiapan Infrastrukturnya?

Aparatur Sipil Negara akan pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada 2024. Presiden Joko Widodo bahkan menargetkan bisa merayakan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

"Dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara," kata Jokowi dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, rencananya sekitar 100 ribu Aparatur Sipil Negara atau ASN dari akan dipindahkan secara bertahap ke IKN mulai 2024 hingga 2029. Total ASN yang akan dipindahkan ke IKN terdiri atas 956 pejabat negara, 3.264 pimpinan tinggi, dan 95.803 ASN fungsional.

Berdasarkan usia, ASN yang pindah ke IKN Nusantara meliputi ASN milenial dengan rentang usia 20 sampai dengan 39 tahun sebanyak 47,86 persen, disusul ASN berusia 40--49 tahun sebanyak 28,81 persen, ASN 50--60 tahun sebanyak 19,83 persen, dan ASN di atas 60 tahun sebanyak 3,5 persen.

Infrastruktur IKN Nusantara

Berkaitan dengan rencana kepindahan ASN ke IKN Nusantara, pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur dasar. Berikut kesiapan infrastruktur dasar IKN Nusantara:

1. Infrastruktur air

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan ketersediaan air adalah faktor paling penting dalam membangun suatu daerah. Bendungan Sepaku Semoi merupakan infrastruktur dasar yang harus dibangun paling awal dalam pembangunan IKN Nusantara.

Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sekarang ini111 sudah 82,5 persen. Saat ini sedang dilakukan peninggian bendung utama yang kurang 4 meter dan diharapkan bisa selesai dan impounding sekitar bulan Juni tahun ini.

Setelah 2035, Kementerian PUPR akan membangun juga Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kapasitas 4.300 liter/detik untuk menambah pasokan air baku hingga tahun 2045.

Rencana pemenuhan kebutuhan air baku tersebut nantinya bukan hanya untuk wilayah KIPP, namun juga untuk seluruh sembilan wilayah pengembangan IKN Nusantara dengan total luas lahan 256 ribu hektare.

2. Konektivitas

Selain infrastruktur air, sarana dan prasarana jalan juga penting dalam mewujudkan IKN Nusantara.Terdapat sejumah infrastruktur jalannyang tengah dikerjakan yaitu:

• Jalan Lingkar Sepaku

Jalan ini untuk mendukung konektivitas menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. Saat ini telah selesai pekerjaan Segmen 1, 2, dan 3 sepanjang 5,7 km dan sisanya Segmen 4 masih tahap konstruksi.

• Jalan Sumbu Kebangsaan

Jalan Sumbu kebangsaan sisi Barat disiapkan sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km.

Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sudah teken kontrak dan segera dibangun dengan target selesai Juni 2024.

• Jalan Tol Akses IKN

Jalan tol ini tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di Km 11.

Saat ini tengah diselesaikan tol akses IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 12,66 km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju Ibu Kota Negara yang ditargetkan selesai 2024.

3. Gedung Pemerintahan dan Hunian ASN

Infrastruktur dasar lainnya yang penting untuk disiapkan adalah hunian ASN serta gedung-gedung pemerintahan di KIPP IKN Nusantara.

Progres konstruksi penyiapan KIPP IKN Nusantara Tahap I saat ini mencapai 62,34 persen, dengan clearing site area Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 3,59 persen, kemudian pembangunan Kantor Presiden 1,83 persen, dan proses konstruksi Gedung Sekretariat Presiden serta bangunan pendukung konstruksinya mencapai 2,75 persen.

Untuk hunian ASN, Pemerintah akan membangun apartemen melalui dua skema pembiayaan, yakni APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Apartemen ASN dengan skema KPBU telah ada tiga investor yakni Korea, China, Summarecon Indonesia yang sedang melakukan studi bagi pembangunan apartemen ASN, sedangkan apartemen ASN dengan skema APBN telah diusulkan oleh Kementerian PUPR dan menunggu respons dari Kementerian Keuangan.

Rencananya, apartemen untuk rumah dinas ASN tersebut akan memiliki berbagai tipe sesuai dengan tingkat kepangkatan dengan tipe minimal untuk jabatan fungsional memiliki luas 98 meter persegi, tipe apartemen untuk eselon III seluas 190 meter persegi, dan tipe untuk eselon II seluas 290 meter persegi.

Dengan melihat progres konstruksi yang sedang berjalan saat ini, diharapkan perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilaksanakan di IKN Nusantara.

Sejumlah infrastruktur dasar yang dalam kondisi siap dioperasikan atau dalam progres konstruksi yang kini telah mencapai persentase signifikan, menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam membangun IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia.

 Dalam dokumen RKP Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp965,45 miliar. Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya dari dukungan BUMN

Berikut rinciannya seperti tertera dalam grafik: