Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi terus didorong di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk di kawasan Indonesia timur agar masyarakat bisa mendapatkan akses internet untuk menunjang berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan hingga perekonomian.
Sebelumnya pada 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya proyek Palapa Ring di Istana Negara. Palapa Ring merupakan proyek untuk menyatukan Indonesia lewat internet melalui pembangunan jaringan tulang punggung (backbone networks) serat optik sepanjang 12.128 kilometer.
Merujuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Palapa Ring terbagi dalam tiga paket. Pertama, paket barat yang menghubungkan lima kabupaten/kota layanan dan tujuh kabupaten/kota interkoneksi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.
Kedua, paket tengah yang menghubungkan 17 kabupaten/kota layanan dan 10 kabupaten/kota interkoneksi di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Kalimantan Timur.
Ketiga, paket timur yang menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi yang meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Pembangunan infrastruktur “tol langit” yang menghubungkan 514 kota/kabupaten di Indonesia dengan jaringan serat optik didesain untuk menyediakan internet cepat dan mengurangi kesenjangan digital khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Pasalnya, wilayah 3T secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi. Oleh karenanya, pembangunan proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan dua skema, yaitu skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dan skema non-KPBU.
Konektivitas telekomunikasi nasional bisa mendatangkan berbagai manfaat, mulai dari mendorong inklusi keuangan hingga memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Keberadaan internet cepat dapat mengakselerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial.
Merujuk hasil laporan Digital Competitiveness Index 2022 yang dikeluarkan East Ventures (EV-DCI), daya saing digital provinsi di Indonesia semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa terlihat dari spread skor EV-DCI selama tiga tahun berturut-turut yang kian mengecil antara provinsi dengan skor tertinggi dengan skor terendah.
Dalam laporan tertulis, pada tahun 2020 dan tahun 2021 spread masing-masing sebesar 61,9 dan 55,6. Sementara pada 2022, jarak tersebut turun menjadi 48,3. Selain itu, nilai tengah (median) EV-DCI untuk 34 provinsi juga meningkat menjadi 35,2 dari sebelumnya 32,1.
Peningkatan itu menunjukkan bahwa kinerja daya saing digital untuk provinsi-provinsi di kelompok menengah dan bawah (di luar 10 provinsi terbaik) semakin membaik. “Daya saing digital provinsi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya,” tertulis dalam laporan tersebut.
Lebih jauh, dalam Digital Competitiveness Index 2022 disebutkan jika DKI Jakarta masih memimpin daya saing digital provinsi dengan skor EV-DCI 73,2. Di posisi kedua ada Jawa Barat dengan skor 58,5 dan di posisi ketiga ada DI Yogyakarta dengan skor 49,2.
Adapun provinsi yang menunjukkan performa terbaik pada tahun 2022 adalah provinsi Bengkulu dan Papua Barat. Kedua provinsi ini berhasil naik secara peringkat dan skor. Bengkulu naik tujuh peringkat ke posisi 12 dengan skor 39,1 dari sebelumnya 31,3 pada tahun 2021. Sedangkan Papua Barat berhasil naik sebelas peringkat dari 30 ke posisi 19 dengan skor yang membaik dari 27,6 ke 34,3.