Anggaran Infrastruktur 2024 Capai Rp 422 T, Tertinggi dalam 10 Tahun

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
16/8/2023, 15.08 WIB

Presiden Joko Widodo mengumumkan anggaran infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 mencapai Rp 422,7 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sebesar Rp 392 triliun.

"Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun," ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024, di Jakarta, Rabu (16/8).

Adapun anggaran infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi:

  • Penguatan penyediaan pelayanan dasar
  • Peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
  • Peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier
  • Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan
  • Pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi
  • Mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.

Jokowi mengatakan, akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta.

"Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan," ujarnya.

Tertinggi dalam 10 Tahun

Anggaran infrastruktur tersebut merupakan yang tertinggi selama Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Berikut rincian anggaran infrastruktur setiap tahunnya seperti tertera dalam grafik.

Pada APBN 2023, pemerintah telah menganggarkan Rp 392 triliun untuk pembangunan infrastruktur, naik 7,8% dari anggaran 2022 yang sebesar Rp 363,8 triliun.

Pada 2021, anggaran infrastruktur mencapai Rp 417, 4 triliun, tertinggi sebelum RAPBN 2024. Sementara anggaran infrastruktur terendah pada masa pemerintahan Jokowi yaitu pada 2015 yang mencapai Rp 256,1 triliun.

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 5,2%. Target tersebut lebih optimistis dibandingkan sejumlah proyeksi lembaga keuangan internasional tetapi lebih rendah dari target tahun ini sebesar 5,3%.

  "Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga," kata Jokowi.

Jokowi pun memperingatkan agar Pemilu dan Pilkada yang akan dilaksakan tahun depan dapat berjalan kondusif dan damai. Hal ini penting untuk meningkatkan optimisme perekonomian dalam jangka pendek. Adapun inflasi tahun depan ditargetkan bisa terjaga di kisaran 2,8%.

Ia memastikan peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi kuat di bawah forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D) akan terus dijaga.

Jokowi menyebut Indonesia saat ini menjadi sedikit negara yang pemulihan ekonominya paling cepat, konsisten dan inklusif. Selama tujuh kuartal terakhir, pertumbuhan ekonomi konsisten berada di atas 5%.

Bukan hanya perekonomian saja yang pulih cepat, menurut dia,  kesejahteraan masyarakat dinilai membaik. Tingkat pengangguran bisa turun menjadi 5,45% pada Februari 2023, dari 2021 masih di atas 6%. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19% pada September 2021.

Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. "Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022," kata Jokowi.