Bulog: Ini Risiko jika Menkeu Tak Lunasi Utang Beras Rp 16 T Tahun Ini
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan jika Kementerian Keuangan tidak melunasi piutang beras senilai Rp 16 triliun, maka hal itu akan berisiko terhadap kemampuan Bulog membeli beras impor.
Hal itu disampaikan Buwas saat Rapat Kerja dengan Anggota Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/11). Dalam pertemuan tersebut, dia mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan piutang senilai Rp 16 triliun pada tahun ini.
Buwas mengatakan pelunasan piutang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kini, proses tinggal menunggu hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut dia, pelunasan tersebut penting untuk menjaga kemampuan impor Bulog. "Kalau tidak dilunasi tahun ini, itu akan menyangkut keuangan Bulog dan akan berpengaruh pada kemampuan membeli kami untuk impor berikutnya karena utang kami terlalu besar," kata Buwas di Gedung DPR, Rabu (8/11).
Sebelumnya, Buwas mencatat Bulog masih memiliki utang ke bank-bank milik pemerintah senilai Rp 7 triliun. Utang tersebut terkait pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP untuk keperluan bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan segera melunasi utang Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun untuk pengadaan beras impor. Saat ini Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran sebanyak dua tahap.
Tahap pertama adalah impor beras sebesar Rp 7,9 triliun. Untuk tahap kedua impor beras sebesar Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usah menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11).
Pemerintah telah memberikan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram sejak 2020 atau saat pandemi Covid-19. Bantuan ini rencananya akan tetap tersalurkan hingga 2024.
Alokasi bantuan beras 10 kilogram untuk 22 juta penerima manfaat melalui bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). Kemudian sebanyak 1,4 juta beras untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
"Dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bantuan stunting sebesar Rp 446,242 miliar per kuartalnya. Jadi totalnya Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.
Ia menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1,4 juta ton per 2 November 2023. Realisasi penyaluran bantuan pangan mencapai 94,95% pada September, 94,89% Oktober, dan 18,45% November 2023.