Jokowi Bakal Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo Hari Ini

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kanan). Program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran akan dibahas dalam rapat kabinet hari ini.
Penulis: Agustiyanti
26/2/2024, 09.56 WIB

Pemerintah akan mendiskusikan anggaran program makan siang gratis yang diusung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini akan masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang akan digelar Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet hari ini, Senin (26/2).

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir pekan lalu, seperti dikutip dari Antara.

Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah sejauh ini baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025. "Sudah pasti masuk,” kata dia.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum dalam laman KPU, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,84% per 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. 

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Adapun KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meminta agar perancangan APBN kali ini makin tajam. Dengan demikian, APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).

Reporter: Antara