Gen Z Bakal Sulit Bermukim di Kota, Backlog Rumah Capai 12,7 Juta Unit
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti tantangan hunian pada masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diprediksi akan terus meningkat.
Erick mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah. Sementara pembangunan unit rumah yang dilakukan saat ini hanya 600.000 unit.
Terlebih lagi 52 persen penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda, seperti Gen Z, untuk mendapatkan rumah.
“600 ribu rumah tidak cukup hari ini, karena kebutuhan rumah saat ini sudah 12,7 juta. Angka 1 juta-1,5 juta (rumah) ke depan ini harus jadi terobosan,” kata Erick dalam peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta, Minggu (3/3) seperti dikutip dari Antara.
Erick mengatakan, BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) harus menjadi solusi hunian anak muda pada masa mendatang sekaligus menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia.
Ia mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan.
Erick juga mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.
Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) non subsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu KPR nonsubsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi.
“Misalnya, mortgage atau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 ke 30 tahun … sekarang kan rata-rata bunga subsidi terlunasi 9-10 tahun. Artinya apabila mortgage diperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun," ujarnya,
"Ini akan jadi hal yang positif. Artinya pada tahun ke-11 sampai 30 cicilannya akan lebih ringan lagi," katanya pula.
Sementara itu, Pemerintah membangun rumah susun untuk berbagai kalangan masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat mayoritas penghuni rumah susun merupakan kalangan pondok pesantren (ponpes) dan polisi/Tentara Negara Indonesia (TNI).
Secara rinci, sebanyak 31% penerima manfaatnya berasal dari ponpes dan 20% dari polisi/TNI hingga 25 September 2020.
Penerima manfaat berikutnya dari kalangan mahasiswa yang jumlahnya sebanyak 19%, masyarakat berpenghasilan rendah 15%, dan aparatur sipil negara (ASN) 9%. Kemudian, sebanyak 5% penerima manfaat rumah susun berasal dari pekerja dan 1% nelayan.
Rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman, terutama di perkotaan yang penduduknya semakin meningkat. Rumah susun dapat menjadi solusi karena mengurangi penggunaan tanah sehingga ruang terbuka kota lebih lega.
Tren pembangunan rumah susun menurun sejak 2017. Sebanyak 10.497 unit rumah susun dibangun pada 2015.