OIKN: Masih Ada Kebutuhan Investasi Rp100 T untuk Bangun Hunian di IKN

Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN menyebut total kebutuhan investasi sektor hunian dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU di Nusantara mencapai Rp 150 triliun. OIKN mencatat investasi sektor hunian yang akan terealisasi tahun ini baru mencapai Rp 50 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menghitung potensi investasi dengan skema KPBU di Nusantara mencapai Rp 250 triliun. Dengan kata lain, investasi KPBU sektor hunian mendominasi atau mencapai 60% dari total potensi investasi KPBU di IKN.

Agung menyampaikan, investasi KPBU pada tahun ini akan menghasilkan 70 menara rumah susun. Menurutnya, sebagian konstruksi rusun tersebut paling cepat rampung pada 2025.

"Kami alokasikan lahan untuk investasi bidang hunian seluas 600 hektare. Hari ini kami gelar jajak pasar untuk menarik minat investor untuk berinvestasi pada sektor hunian," kata Agung di Hotel Ayana Midplaza, Kamis (7/3).

Agung mengatakan, investasi KPBU sektor hunian tahun ini seluruhnya diprakarsai oleh tujuh badan usaha, yakni PT Risjadson Brunsfield Nusantara, PT. Perintis Triniti Properti Tbk, PT Nindya Karya, PT. Intiland Development Tbk, PT Ciputra Development Tbk, IGM Properties, dan Maxim Global Berhad. Ia menyampaikan PT Summarecon Agung Tbk akan menjadi investor kedelapan dalam sektor hunian dengan skema KPBU.

Agung mencatat, tujuh proyek KPBU tahun ini sedang tahap evaluasi studi kelayakan. Menurutnya, tujuh proyek tersebut akan dilelang setelah proses evaluasi tersebut rampung.

OIKN melakukan penjajakan pasar terhadap tiga proyek KPBU hunian pada hari ini dengan total investasi Rp 7 triliun. Namun, Agung tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pemrakarsa ketiga proyek tersebut.

Ketiga proyek tersebut akan membangun 109 unit rumah tapak dan 16 menara rumah susun dengan total unit mencapai 412 unit. Total belanja modal atau investasi yang akan ditelan ketiga proyek tersebut ditaksir mencapai Rp 7 triliun dengan skema pengembalian investasi Availability Payment atau AP.

Sebanyak dua proyek rusun akan dibangun di Wilayah Perencanaan 1A. Kedua proyek tersebut memiliki target jumlah bangunan yang sama, yakni delapan menara rusun dengan total unit 206 unit.

Kedua proyek tersebut, yakni proyek A dengan investasi Rp 2,2 triliun dan proyek C sebesar Rp 2,5 triliun. Proyek A memiliki periode konsesi 11 tahun 3 bulan termasuk masa konstruksi sepanjang 1 tahun 3 bulan, sedangkan proyek C memiliki konsesi hingga 16 tahun 6 bulan termasuk masa konstruksi selama 1 tahun 6 bulan.

Selain itu, terdapat satu proyek lagi yakni proyek B yang berupa pembangunan 109 unit rumah tapak dengan masa konsesi 10 tahun termasuk masa konstruksi 2 tahun. Proyek tersebut ditaksir menelan investasi hingga Rp 2,3 triliun.

Pelelangan ketiga proyek tersebut hanya akna dilakukan selama tiga bulan sebelum pemenang lelang ditetapkan pada Juni 2024. Setelah itu, Ground breaking dijadwalkan dilakukan pada Juli 2024, sedangkan konstruksi direncanakan berjalan penuh pada Agustus 2024.

Agung mengaku telah menggelar jajak pasar untuk investasi di sektor hunian bagi investor asing pekan lalu. Menurutnya, jajak pasar tersebut bertema Smart City dan berhasil menjaring 36 investor dari 12 negara.

"Jadi, investasi asing ke sektor hunian juga sangat besar, tapi saya belum bisa mengestimasikan nilai investasinya," katanya.

Mutasi ASN ke Nusantara

Berdasarkan paparan OIKN, pejabat tinggi negara, pejabat negara, dan ASN Eselon I akan disediakan rumah dinas berbentuk rumah tapak. Sementara ASN Eselon II, ASN Eselon III, dan pejabat fungsional direncanakan tinggal di rumah susun.

Pembangunan rumah tapak non menteri dijadwalkan rampung secepatnya 2026 sebab hunian tersebut baru dibangun pada Agustus 2024. Walau demikian, Agung mengatakan mutasi ASN ke Nusantara akan tetap terjadi tahun ini, termasuk ASN Eselon I.

"Apakah ASN Eselon I belum akan dimutasi ke Nusantara karena rumah tapaknya belum jadi? Saya rasa tidak. Perpindahan akan tetap dilakukan dan secara bertahap, namun itu diatur oleh Kementerian PAN-RB," ujarnya.