Buruh akan Diskusikan Tapera dengan Pemerintahan Baru Prabowo
Serikat buruh baru akan membuka pintu diskusi terkait program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera saat Presiden Terpilih Prabowo Subianto mulai menjabat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai pemerintahan saat ini kemungkinan tidak ingin memperdebatkan implementasi Tapera
"BP Tapera saat ini mulai gelagapan karena mereka tidak siap. Selain itu, mayoritas masyarakat menolak program Tapera. Kami berharap bisa berdiskusi dengan Prabowo pada Oktober 2024 terkait Tapera," ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat berdemonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Said menilai diskusi dengan Prabowo akan lebih berbuah lantaran dinilai memiliki visi yang sama, yakni tanah adalah kedaulatan. Ia pun optimistis pemerintah akan berperan aktif jika program Tapera dilanjutkan dalam pemerintahannya.
Said berspekulasi, Prabowo akan mulai menyiapkan lahan untuk perumahan Tapera saat menjabat nanti. Selain itu, cicilan yang dikenakan pada masyarakat tidak akan memberatkan. Walau demikian, Said menekankan dirinya belum bertemu dengan Prabowo sepanjang tahun ini.
"Sejauh ini belum ada pertemuan dengan Prabowo. Kan tidak mungkin Prabowo saat ini sebagai Menteri Pertahanan mendiskusikan Tapera dengan saya," katanya.
Said menekankan, negara wajib menyediakan rumah bagi masyarakat sesuai dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Said menilai Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera tidak sesuai dengan semangat tersebut.
Iqbal menilai Tapera merupakan program jaminan sosial dalam bentuk rumah. Namun program tersebut menjadi janggal lantaran pemerintah tidak terlibat langsung dalam pendanaan Tapera.
Menurutnya, intervensi pemerintah melalui anggaran negara dapat menekan harga rumah hingga 60%. Namun Iqbal menekankan intervensi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan daya beli buruh agar angka kebutuhan atau backlog pemilikan rumah dapat ditekan.
"Real Estat Indonesia memperkirakan rata-rata harga rumah sekarang Rp 150 juta. Intervensi negara dapat membuat harga rumah turun menjadi Rp 50 juta, artinya kami bisa mencicil di bawah Rp 1 juta per bulan," ujarnya.