Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih menunggu proses divestasi perusahaan asal Rusia Zarubezhneft di Blok Tuna rampung. Zarubezhneft mengumumkan ingin hengkang sebagai operator Blok Tuna sejak awal 2023.
“Zarubezhneft harus divestasi, karena itu yang mengganggu proyeknya,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Gedung DPR RI pada Kamis (6/6).
Blok Tuna merupakan salah satu wilayah kerja migas yang terletak di Laut Natuna Utara. Lokasi ini berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Vietnam. Hak pengelolaan Blok Tuna sebelumnya dipegang oleh Zarubezhneft, bersama Premier Oil Tuna BV dengan masing-masing menggenggam 50% hak partisipasi.
Zarubezhneft mengumumkan keinginan hengkang sebagai operator Blok Tuna pada pertemuan awal 2023 dengan SKK Migas dan Harbour Energy-perusahaan induk Premier Oil Tuna BV. Zarubezhneft ingin hengkang karena terdampak sanksi atau pembatasan Uni Eropa dan pemerintah Inggris terhadap Rusia.
“Zarubezhneft sudah janji tahun ini dia akan menyelesaikan divestasinya. Tetapi sambil Zarubezhneft melaksanakan divestasi, Harbour juga sudah melaksanakan proyek FEED dan beberapa proses-proses pengadaan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dwi menyampaikan terdapat tiga alasan yang menyebabkan target produksi migas 2030 terpaksa mundur. Salah satunya disebabkan oleh kemunduran jadwal onstream beberapa proyek yang sudah direncanakan, termasuk Blok Tuna.
“Blok Tuna di Natuna karena geopolitik, salah satu operator yakni Zarubezhneft asal Rusia harus melepaskan proyek ini permasalahan ini,” kata Dwi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Kamis (6/6).
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro sebelumnya mengatakan, pemerintah masih menunggu progres penggantian operator Blok Tuna yang dikelola oleh perusahaan Rusia, Zarubezhneft.
“Mereka kan menjanjikan waktu itu perusahaan pengganti akan diputuskan di April, makanya sekarang sedang kami dorong terus. Dari SKK Migas hampir setiap hari menelepon Zarubezhneft dan pihak terkait mengenai perkembangannya,” kata Hudi saat ditemui di kantornya pada Senin (6/5).
Hudi menyebut, perkembangan pergantian operator masih berproses secara business to business. Meski begitu, SKK Migas terus mendorong keputusan penggantian operator untuk mengejar adanya kepastian pelaksanaan pengajuan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) kepada pemerintah.
“Karena itu saat ini Blok Tuna operasinya belum bisa bergerak karena harus menyelesaikan divestasinya dulu dari Zarubezhneft,” ujarnya.