Roatex: Teknologi MLFF Jalan Tol Siap Digunakan, Tunggu Instruksi Pemerintah

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Foto udara kendaraan antre memasuki di Pintu Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (8/7/2024). Pemerintah akan menerapkan sistem transaksi jalan tol non-tunai nirsentuh nirhenti, yang dikenal sebagai Multi Lane Free Flow (MLFF) di sejumlah ruas jalan tol untuk mengatasi kemacetan di gerbang tol.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Sorta Tobing
6/11/2024, 18.23 WIB

Sistem pembayaran nontunai nirsentuh atau multilane free flow atau MLFF jalan tol siap beroperasi pada kuartal pertama 2024. Target ini bergeser dari sasaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menetapkan implementasinya pada Desember 2024.

PT Roatex Indonesia Toll System, penyedia teknologi MLFF, mengatakan operasional sistem tersebut bukan molor. Teknologinya sudah siap, hanya saja perusahaan menunggu instruksi pemerintah.

"Semuanya kembali kepada keputusan pemerintah terkait implementasi sistem MLFF," kata Direktur RITS Renaldi Utomo di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (6/11). 

Selain itu, ia mengatakan, RITS juga belum mendapat arahan resmi terkait rusa jalan tol mana yang akan mengimplementasikan MLFF. Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menetapkan ruas tol pertama yang akan menerapkannya adalah Jalan Tol Bali Mandara. 

Pada 2022, Kementerian sempat menargetkan tujuh jalan tol akan memakai MLFF, yaitu Tol Bali Mandara, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Sedyatmo, Tol Dalam Kota Jakarta, dan Tol Jakarta Outer Ring Road I.

Renaldi mengatakan perusahaan telah memasukkan data peta ruas tol di seluruh Pulau Jawa ke dalam sistem pusat MLFF. "Namun, kembali lagi, kami tinggal menunggu instruksi pemerintah," katanya.

Keputusan pemerintah juga masih belum terang terkait masa konsensi proyek. Dalam kontrak awal, RITS memiliki masa konsesi selama sembilan tahun sejak komersialisasi berjalan. Dengan kata lain, pemerintah akan mulai membayar pengembalian investasi ke perusahaan tersebut mulai tahun depan hingga 2034.  

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Triono Junoasmono pada bulan lalu mengatakan, kontrak proyek MLFF akan berubah. Pemerintah akan menerapkan masa transisi terlebih dulu dengan menggunakan skema single lane free flow (SLFF).

Triono berargumen masa transisi dibutuhkan karena basis data kendaraan bermotor masih kurang lengkap dan perilaku masyarakat belum disiplin. Selain itu, adanya transisi juga untuk menghindari pengguna jalan tol yang tidak membayar tarif.

"Atas situasi tersebut, kami mengusulkan transisi dalam implementasi MLFF masih menggunakan palang  pada sistem SLFF," katanya. 

Reporter: Andi M. Arief