Menhub Dudy Ubah Pendekatan Zero ODOL dari Ekonomi ke Keselamatan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berencana mengubah fokus pengentasan truk Over Dimension Over Loading atau ODOL dari ekonomi menjadi keselamatan. Karena itu, pemerintah berencana meningkatkan penegakan hukum terhadap truk ODOL dalam waktu dekat.
Dudy mengatakan, langkah pertama dalam penegakan hukum tersebut adalah meningkatkan intensitas sosialisasi ke pelaku usaha. Menurutnya, keselamatan para pengguna jalan juga harus menjadi perhatian para pengusaha logistik.
"Pendekatan kami terkait pengentasan truk ODOL adalah keselamatan. Nyawa manusia itu lebih mahal dari segalanya," kata Duddy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/11).
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono merekomendasikan pemerintahan selanjutnya lebih tegas dalam menangani kendaraan over dimension overload atau ODOL. Basuki menilai pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menjadi langkah yang baik dalam penanganan masalah tersebut.
Basuki mengakui penanganan ODOL tidak berhasil selama 10 tahun menjadi Menteri PUPR. Menurutnya, gagalnya penanganan ODOL disebabkan belum ada kata mufakat terkait penanganan ODOL dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
"Penanganan kendaraan ODOL mungkin bisa dilakukan oleh Kemenko Infrastruktur lantaran dapat mengkoordinasikan kebijakan pengentasan kendaraan ODOL dengan Kementerian Perindustrian, kementerian Perdagangan, kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum," kata Basuki di kantornya, Jumat (4/10).
Basuki menyampaikan, pihaknya telah menemukan kata sepakat terkait pengentasan kendaraan ODOL dengan Kementerian Perhubungan. Kedua kementerian tersebut fokus pada kondisi jalan dan keselamatan berkendara di atas jalan.
Sementara itu, argumen yang dilayangkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah daya saing produk lokal di pasar. Kedua kementerian tersebut berargumen peniadaan kendaraan ODOL akhirnya akan menggenjot biaya logistik di dalam negeri.
Karena itu, Basuki menyarankan agar pemerintahan selanjutnya harus lebih kuat dalam meniadakan kendaraan ODOl di jalan. Basuki berpendapat efektivitas Kemenko Infrastruktur akan bergantung pada pucuk pimpinannya.
"Organisasi itu kendaraan untuk manajemen. Saya kira pembentukan Kemenko Infrastruktur bisa dilakukan jika jumlah kementerian makin banyak," katanya.