Berita ODOL Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo mendorong pemerintah untuk meniadakan pajak pembelian truk baru hingga 2027. Insentif tersebut dinilai penting untuk menggantikan sekitar 3 juta truk.

Mulai 2027, Indonesia akan menerapkan kebijakan zero ODOL sebagai upaya untuk mengeliminasi truk over muatan dan modifikasi.

Kebijakan Zero ODOL akan meningkatkan biaya produksi dan logistik air minum dalam kemasan hingga 40%, memicu kenaikan harga yang dihadapi konsumen secara signifikan.

Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT berencana menaikkan tarif tol bagi truk obesitas atau Over Dimension dan Overload.

Penertiban truk obesitas atau Over Dimension dan Overload (ODOL) diprediksi akan memicu inflasi 2% secara tahunan.

Peraturan Presiden tentang penertiban truk Over Dimension dan Overload (ODOL) terbit pada Agustus 2025.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengatakan pihaknya telah mendapatkan dukungan penegakan aturan truk Over Dimension Overload (ODOL) dari Kementerian BUMN.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menghitung pengentasan truk obesitas atau Over Load dan Over Dimension (ODOL) dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 43 triliun per tahun.

Regulasi baru akan diatur oleh KemenPU mengenai penggunaan jalan logistik nasional untuk mengatasi truk ODOL, mencakup pembatasan jenis kendaraan di jalan-jalan tertentu.

Pemerintah akan lebih tegas menindak kendaraan logistik yang melanggar aturan over dimension and over load atau ODOL.

Kemenhub dengan Gubernur Riau menyiapkan Riau dan Jawa Barat menjadi area percontohan penanganan ODOL untuk strategi zero ODOL pada 2026.

KemenPU dan Kemenhub berencana membuat jalan khusus untuk kendaraan logistik guna mengurangi masalah truk obesitas atau ODOL, yang telah menyebabkan kecelakaan signifikan di jalan tol.

Pemerintah berencana meningkatkan penegakan hukum terhadap truk ODOL dalam waktu dekat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menjadi langkah yang baik dalam penanganan masalah kendaraan over dimension overload atau ODOL.

Pengusaha meminta pemerintah menunda kebijakan larangan ODOL hingga 2025.