Berita ODOL Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengatakan pihaknya telah mendapatkan dukungan penegakan aturan truk Over Dimension Overload (ODOL) dari Kementerian BUMN.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menghitung pengentasan truk obesitas atau Over Load dan Over Dimension (ODOL) dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 43 triliun per tahun.

Regulasi baru akan diatur oleh KemenPU mengenai penggunaan jalan logistik nasional untuk mengatasi truk ODOL, mencakup pembatasan jenis kendaraan di jalan-jalan tertentu.

Pemerintah akan lebih tegas menindak kendaraan logistik yang melanggar aturan over dimension and over load atau ODOL.

Kemenhub dengan Gubernur Riau menyiapkan Riau dan Jawa Barat menjadi area percontohan penanganan ODOL untuk strategi zero ODOL pada 2026.

KemenPU dan Kemenhub berencana membuat jalan khusus untuk kendaraan logistik guna mengurangi masalah truk obesitas atau ODOL, yang telah menyebabkan kecelakaan signifikan di jalan tol.

Pemerintah berencana meningkatkan penegakan hukum terhadap truk ODOL dalam waktu dekat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menjadi langkah yang baik dalam penanganan masalah kendaraan over dimension overload atau ODOL.

Pengusaha meminta pemerintah menunda kebijakan larangan ODOL hingga 2025.

Pemerintah akan merevisi Undang-Undang (UU) No. 22-2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satunya mengatur tentang ODOL.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memprediksi nilai transaksi jalan tol tahun ini mencapai Rp 26,53 triliun.

Sanksi bagi truk pelanggar ODOL sebesar Rp 500 ribu.

Setiap kendaraan niaga yang tergabung dalam proyek Kementerian PUPR tidak boleh melanggar aturan ODOL.

Kendaraan ODOL dapat membahayakan pengguna jalan tol lain karena berjalan di bawah batas kecepatan minimal dan bisa merusak struktur jalan tol.

Dari 1.030 kendaraan terjaring dalam operasi ODOL, sebanyak 63% atau 649 kendaraan terbukti melanggar ketentuan.