Proyeksi Industri Sawit 2025: Antisipasi Kebijakan B40 di Tengah Krisis Produksi

Pelaku industri kelapa sawit Indonesia menilai penerapan kewajiban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel 40% atau B40 mulai 1 Januari 2025 akan menjadi salah satu tantangan bagi industri. Hal itu lantaran kebijakan dimulai di saat tren penurunan produksi minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) dalam tiga tahun terakhir. 

Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan dalam lima tahun terakhir produksi minyak sawit turun 1% setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya produktivitas lantaran bertambahnya tanaman sawit yang berusia tua. Di sisi lain, peremajaan tanaman atau replanting yang dilakukan masih terbatas. 

“Tidak ada perubahan signifikan pada profil umur perkebunan kelapa sawit Indonesia dari 2023 hingga 2024,” ujar Joko dalam Forum Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11). 

Pada saat bersamaan, Joko mengatakan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel B40 juga akan mengurangi volume sawit yang bisa digunakan untuk industri. GAPKI memprediksi penerapan B40 akan mengurangi ekspor CPO hingga 2 juta ton. 

Jumlah lebih besar akan dibutuhkan jika pemerintah melanjutkan kebijakan dengan B50 pada 2028. Penggunaan B50 diprediksi akan mengurangi ekspor hingga 6 juta ton. 

Penggunaan B40 merupakan kelanjutan dari program B35 yang sudah berlaku sejak 2023. Biodiesel B40 merupakan campuran antara 40% biodiesel sawit dan 60% solar fosil yang diterapkan pemerintah sebagai bentuk komitmen terhadap penggunaan energi terbarukan.  

Menurut Joko salah satu cara yang saat ini sedang dikebut oleh industri adalah menggesa replanting dengan target 120 ribu hektare per tahun menggunakan bibit unggul. Namun menurut dia, kebijakan ini agak terkendala dengan persoalan lahan dan pendanaan untuk petani kecil. 

Joko mengatakan keberlanjutan program biodiesel memerlukan pengembangan peta jalan yang lebih dapat diterima dengan mempertimbangkan kecukupan pasokan dan pendanaan. Ia berharap pemerintahan Prabowo Subianto memprioritaskan perbaikan iklim investasi di sektor kelapa sawit. 

“Penyelesaian tumpang tindih kawasan hutan merupakan masalah krusial yang harus segera diatasi, jika tidak akan meninggalkan ketidakpastian hukum yang menghambat pencapaian target produksi dalam rangka swasembada pangan dan energi,” ujar Joko. 

Tantangan dalam perbaikan tata kelola sawit menurut dia bertambah seiring belum adanya kelanjutan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh Satgas Tata Kelola Kelapa Sawit. Sejak dibubarkan pada September 2024, menurut Joko hingga saat ini belum ada lembaga yang melanjutkan tugas satgas sehingga persoalan tumpang tindih lahan belum terselesaikan. 

“Mempercepat penyelesaian masalah ini sangat penting untuk mencegah potensi masalah dan ketidakpastian yang dapat membahayakan masa depan industri kelapa sawit,” ujar Joko. 

Tantangan Harga Minyak Sawit 

Di sisi lain, Joko juga menjelaskan pada 2025 industri Sawit menghadapi tantangan dengan harga minyak nabati yang makin kompetitif. Menurut Joko saat ini harga minyak sawit dengan minyak nabati lainnya seperti bunga matahari dan soya semakin dekat. Hal ini berbeda dengan situasi lima tahun lalu saat harga sawit jauh lebih murah dibanding harga minyak kedelai dan bunga matahari. 

“Sejak tahun lalu kesenjangan harga yang mengecil ini bahkan palm oil ini lebih tinggi,” ujar  Joko. 

Ia menjelaskan peningkatan harga sawit di pasar global di satu sisi menguntungkan petani namun di sisi lain membuat harga produk turunan sawit menjadi mendekati harga produk minyak nabati lainnya. Hal ini membuat daya saing sawit di pasar global menurun dibanding tahun sebelumnya. 

“Peningkatan biaya yang lebih tinggi menurut saya memberi dampak besar pada persaingan,” ujar Joko. 

Ia mengatakan selama ini biaya produksi minyak kelapa sawit didominasi oleh upah buruh yang mencapai 56%. Karena itu ia mengatakan industri perlu lebih hati-hati dalam mengelola produksi sawit sehingga tidak memberikan dampak negatif pada daya saing produk sawit. 

Sementara itu Direktur Eksekutif ISTA Mielke Gmbh (Oil World), Thomas Mielke mengatakan saat ini replanting  masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan industri sawit Indonesia dan Malaysia. Produksi minyak kelapa sawit menurut dia akan sangat mempengaruhi harga dan daya saing global. 

Menurut Thomas, bila industri sawit tak bisa memenuhi pasar global maka bisa jadi terjadi pergeseran permintaan kepada minyak biji bunga matahari atau jagung. “Akan menjadi kekuatan apabila ada keseimabngan antara pasokan ada  permintaan,” ujar Thomas. 

Lebih jauh ia mengatakan, saat ini konsumen di pasar global butuh kuantitas minyak sawit yang besar dan datangnya dari Indonesia. Apabila permintaan ini tidak diikuti dengan produksi bukan tidak mungkin terjadi pergeseran. Ia melihat keunggulan minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia bisa saja dalam dua tahun ke depan digantikan oleh minyak bunga matahari dan minyak kedelai. 

Ia menyebut negara yang memproduksi minyak bunga matahari dan kedelai sudah bersiap sejak dua tahun lalu untuk menggantikan pasar minyak sawit. “Ini adalah game changer dan tidak ada hubungannya dengan cuaca. Ini terstruktur,” ujar Thomas. 

Thomas mengingatkan negara penghasil sawit seperti Indonesia harus serius dalam mengantisipasi penurunan produksi. Selain replanting, ia mengingat agar industri serius dalam menyediakan kualitas bibit dan memperhatikan persoalan ketersediaan lahan.

Menurunnya daya saing minyak sawit diungkap oleh Direktur Gidrej International Ltd Dorab E Minstry. Dorab mencontohkan permintaan impor minyak sawit di India menurun dari 9 juta ton pada 2023-2024 menjadi 8,5 juta ton pada 2024-2025. Pada saat bersamaan, impor Soya meningkat ari 3,5 juta menjadi 4,5 juta ton. ia menyebut tren penurunan minyak sawit harus menjadi perhatian industri. 

Hal lain yang diprediksi bakal mempengaruhi industri sawit adalah dinamika geopolitik global yang masih mungkin berlanjut dengan belum berakhirnya ketegangan antara Ukraina dan Rusia serta konflik di Timur Tengah. Potensi kembalinya Donald Trump usai menang pada Pilpres juga dinilai akan berdampak.