Wamenlu: Ancaman Tarif AS Tak Spesifik Incar BRICS
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arief Havas Oegroseno menilai, ancaman tarif dagang oleh Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump tidak secara khusus menyasar negara anggota BRICS. Menurut dia, ancaman itu juga menargetkan negara lain yang menjalin kerja sama perdagangan dengan AS.
BRICS merupakan singkatan dari Brasil, Russia, India, China, South Africa. KTT BRICS pertama digelar pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg. Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan pada Senin (7/1) bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut.
“Tarif itu enggak ada hubungannya dengan BRICS, karena yang kena tarif itu kadang-kadang non-BRICS juga akan kena. Kalau saya lihat dari berbagai analisa yang ada, ya Eropa, Jepang, Korea, itu pokoknya negara yang menciptakan perdagangan dengan AS,” ujar Arief, usai menghadiri acara Business Competitiveness Outlook 2025, di Jakarta, Senin.
Ia menilai, kepastian dari kebijakan tarif tersebut belum pasti dan menunggu Trump resmi dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025. Adapun sebagai anggota baru BRICS, menurut Arief, Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis untuk berkontribusi dalam program-program organisasi tersebut.
“Kita kan baru diterima, jadi kita mesti dengar dulu dari Brasil programnya apa, apa yang bisa dimajukan, kepentingan kita nanti seperti apa,” ujarnya.
Ia menekankan, BRICS memberikan peluang besar untuk kerja sama ekonomi yang dapat dikembangkan bersama negara-negara anggota lainnya.
Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam negara-negara yang menjadi bagian dari BRICS akan membayar tarif impor 100% di masa pemerintahannya. Ancaman ini muncul seiring rencana negara-negara BRICS mengurangi penggunaan dolar AS dengan membentuk mata uang sendiri. "Era negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar Amerika, sementara kita berdiam diri dan menonton, sudah berakhir," kata Trump melalui akun di media sosial Truth Social pada Sabtu sore (30/11) dikutip dari CNN Internasional, Minggu (1/12).
Trump menuntut komitmen dari negara-negara BRICS untuk tidak membuat mata uang khusus maupun mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika. "Mereka akan menghadapi tarif 100%, dan harus siap mengucapkan selamat tinggal pada penjualan ke ekonomi AS yang luar biasa," kata Trump.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada 2023 mengusulkan pembentukan mata uang bersama di Amerika Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Penggunaan mata uang BRICS dan jaringan perbankan di luar sistem berdenominasi dolar AS dapat memungkinkan negara-negara anggota seperti Rusia, Cina, dan Iran menghindari sanksi Barat.