Didominasi Lulusan SD-SMP, Tenaga Kerja RI Dinilai Sulit Ikuti Tuntutan Industri

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan profil pasar tenaga kerja nasional akan sulit mengikuti perkembangan industri. Sebab, mayoritas pekerja di dalam negeri tidak menempuh perguruan tinggi.

"Bisa dibayangkan, tema tantangan ketenagakerjaan negara anggota BRICS adalah menyiapkan tenaga kerja dengan kecerdasan buatan dan ekonomi hijau, tapi potret pekerja kita adalah 88% lulusan hingga SMA dan SMK," kata Yassierli di Kantor Komisi Nasional HAM, Jakarta, Jumat (2/5).

Data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2024 menunjukkan separuh atau 52,73% pekerja aktif di dalam negeri memiliki pendidikan hanya sekolah menengah pertama atau SMP. Dari angka itu, lulusan sekolah dasar mendominasi pasar kerja dengan persentase sebesar 23,83% atau 34,47 juta orang.

Yassierli mengatakan kegiatan pelatihan dan penambahan keahlian untuk menghadapi kecerdasan buatan atau AI maupun ekonomi hijau akan sulit dilakukan. BPS mendata tenaga kerja dengan pendidikan diploma atau sarjana hanya berkontribusi 12,82% atau sebanyak 18,55 juta di dalam negeri.

Tren Pekerjaan Tidak Layak

Pada saat yang sama, Yassierli menemukan angka pengangguran terbuka pada angkatan kerja dengan pendidikan tinggi mencapai 13,56% dari total pengangguran atau sejumlah 1,01 juta.

Secara rinci, pengangguran dengan pendidikan diploma sebanyak 170.527 orang, sedangkan jumlah tuna karya dengan ijazah sarjana mencapai 842.378 orang pada Agustus 2024. Ia menilai tren pasar tenaga kerja pada masa depan adalah peningkatan di sisi informal. Pekerja yang tidak memiliki perlindungan sosial atau jaminan kerja akan meningkat. Walau

Kondisi itu tidak terjadi hanya di Indonesia, namun terjadi secara global. "Dalam forum BRICS beberapa hari lalu di Brasil, kata kunci tema ketenagakerjaan di semua negara anggota sama, yakni perlindungan sosial, pekerjaan layak, dan seterusnya. Kondisi kita mirip-mirip dengan India dan Brasil," ujarnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin sebelumnya mengatakan ada tren penurunan pekerjaan berkualitas  akibat deindustrialisasi yang terus berjalan dan penutupan berbagai bisnis atau pabrik. Pekerjaan yang tersedia hingga kuartal pertama tahun ini adalah informal berkualitas rendah.

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 257.471 peserta berhenti mengikuti kepesertaan badan itu per Desember 2024 karena pemutusan hubungan kerja. Sebulan kemudian, terdapat 24.512 orang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan yang sama.

“Ini data minimal, mengingat tidak semua pekerja termasuk yang informal adalah anggota BPJS. Data ini juga tidak termasuk karyawan yang mengundurkan diri yang sebenarnya juga PHK,” ujar Wijayanto.