Berita Yassierli Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mendata realisasi penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU baru 14%.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berencana meningkatkan produktivitas nasional dengan melatih 5.000 ahli di semua kawasan industri hingga 2030 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Yassierli mengatakan, data klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak menggambarkan kondisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkap identitas tiga pejabat Kemnaker yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dan atau gratifikasi izin tenaga kerja asing (TKA).

Menaker Yassierli mengatakan pasar tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP akan sulit menghadapi tuntutan industri modern seperti AI dan ekonomi hijau.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyeru pemangku kepentingan untuk tidak mendiskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja, menanggapi rendahnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

Pemerintah riil berupaya membantu burge yang terkena PHK dengan membentuk Satgas PHK yang terdiri dari pemerintah, serikat buruh, badan penyelenggara jaminan sosial dan akademisi,

Yassierli menetapkan seluruh gubernur wajib menerbitkan aturan upah minimum provinsi alias UMP 2025 selambatnya pekan depan, yaitu 11 Desember 2024.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota ditentukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Menteri Yassierli mengungkapkan pentingnya kesepakatan di LKS Tripartit Nasional dalam menetapkan UMP 2025, menyusul putusan MK yang memengaruhi formula pengupahan sebelumnya.

Prakerja merupakan program pemerintah untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja sebelum masuk pasar kerja. Sedangkan Siap Kerja adalah platform pasar kerja yang diluncurkan pemerintah.

"Selain itu, kami sedang menyiapkan platform yang menghubungkan program Prakerja dan Siap Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerukan pembuatan sistem peringatan dini di setiap daerah untuk mengurangi dampak PHK, seiring dengan peningkatan signifikan kasus PHK di Indonesia.

Tujuan pemerintah saat ini adalah mencegah PHK karyawan Sritex. Untuk urusan hukum, Menaker Yassierli mengatakan, pemerintah tidak akan ikut campur.

Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (29/10). Para menteri dipanggil untuk membahas kelanjutan nasib perusahaan garmen PT Sritex