Transmigrasi Era Prabowo Berubah Arah: Fokus ke Tata Ruang dan Sektor Usaha

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid (kanan) dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
25/8/2025, 13.56 WIB

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ossy Dermawan mengatakan terdapat perubahan paradigma dalam program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak lagi menjadikan pemberian lahan sebagai fokus utama program transmigrasi hingga 2029.

Ossy menjelaskan, pemberian tanah bagi peserta transmigrasi tetap ada, namun orientasi program kini tidak lagi sebatas memindahkan penduduk ke wilayah baru.

“Program transmigrasi tetap membutuhkan lahan. Namun pengaturan pemberian lahan itu akan berubah, apakah lebih berat ke usaha pertanian atau sektor lainnya,” kata Ossy di Jakarta, Senin (25/8).

Ia menegaskan, tugas utama Kementerian ATR dalam program ini adalah menata ruang kawasan transmigrasi. Pemerintah akan menyesuaikan ketersediaan tanah dengan sektor usaha yang akan dikembangkan, seperti pertanian, perikanan, atau kawasan industri.

Penyelesaian Masalah Lama

Menurut Ossy, salah satu fokus transmigrasi lima tahun ke depan adalah menyelesaikan masalah di kawasan transmigrasi yang sudah ada. Untuk itu, pemerintah menurunkan 2.000 mahasiswa dalam Tim Ekspedisi Patriot.

Selain itu, pemerintah juga akan mendistribusikan 600.000 hektare tanah negara kepada peserta transmigrasi hingga 2029, sekaligus menuntaskan legalitas tanah di kawasan transmigrasi eksisting.

“Kita petakan satu per satu kawasan transmigrasi yang memiliki masalah. Masalah ini multi spektrum, ada yang berasal dari kalangan transmigran, ada juga yang timbul karena kebijakan pemerintah,” ujar Ossy.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan program transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, tujuan utama transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar memindahkan penduduk. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional dalam pembangunan ini.

“Kami tidak hanya mengundang investor untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjadi mitra strategis dalam membangun masa depan bangsa,” kata Iftitah.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Andi M. Arief