Mentan Amran Alokasikan Rp 9,9 Triliun untuk Replanting Perkebunan hingga 2026

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran Rp 9,9 triliun untuk kegiatan penanaman kembali (replanting) komoditas perkebunan hingga 2026. Program ini merupakan bagian dari Paket Ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja yang mulai berjalan pada kuartal terakhir tahun ini.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat ada enam komoditas perkebunan yang masuk program replanting, yakni tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Kegiatan akan dilakukan di atas kebun seluas 870.000 hektare dan diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.

“Program replanting ini dilakukan di seluruh Indonesia dan selesai dalam dua tahun. Ini kabar baik yang kami sampaikan untuk para petani,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (19/9).

Amran tidak merinci pembukaan lapangan kerja untuk tiap komoditas. Namun, ia menegaskan kegiatan tersebut bagian dari program besar hilirisasi pangan.

Sebelumnya, Amran memaparkan peluang investasi senilai Rp 802,58 triliun dalam program hilirisasi pangan pada 11 komoditas. Pada tahap pertama, pemerintah akan fokus mengembangkan tujuh jenis pangan dengan potensi investasi Rp 460 triliun, yakni bawang putih, singkong, kelapa sawit, kelapa, tebu, aren, dan sapi.

Menurut Amran, hilirisasi ini penting untuk menghentikan impor barang yang bisa diproduksi lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pangan berorientasi ekspor.

Program Replanting Kebun Tebu

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin memprediksi program replanting kebun tebu di dalam negeri tidak akan banyak menyerap tenaga kerja baru.

Menurutnya, replanting di perkebunan tebu pada praktiknya hanya berupa pembongkaran tebu tua yang sudah kembali bertunas (ratoon). Kegiatan ini, kata dia, cenderung hanya memaksimalkan tenaga kerja yang sudah ada.

“Program penanaman kembali untuk kami adalah membongkar tebu yang sudah jelek dengan bibit baru. Jadi, kami hanya mengganti tanaman tebu eksisting yang sebenarnya sudah ada tenaga kerja yang bertanggung jawab,” ujar Nur kepada Katadata.co.id, Jumat (19/9).

Nur menjelaskan, kegiatan bongkar ratoon dijadwalkan mulai bulan depan, bertepatan dengan musim tanam. Namun ia meragukan kelancaran pelaksanaan program pemerintah ini karena belum ada kejelasan mengenai sumber bibit tebu.

Ia memperkirakan bongkar ratoon di lahan seluas 100.000 hektare membutuhkan bibit setara 14.500 hektare. Dengan produktivitas maksimum petani bibit sekitar 100 ton per hektare, maka total kebutuhan mencapai 1,45 juta ton bibit tebu.

“Program ini riskan bisa rampung karena memakai anggaran tambahan di akhir tahun. Padahal, bibit tebu butuh masa persiapan sekitar enam bulan sebelum masa tanam. Persoalannya, bibit untuk program tersebut sudah ada?” kata Nur.