KKP Mulai Kembangkan Kawasan Sentra Garam di NTT, Mayoritas akan Dikelola Swasta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak  8 dari 10 zona kawasan tersebut akan digarap sektor swasta. 

Dari potensi lahan 10 – 13 ribu hektare, pemerintah akan fokus menggarap dua zona tahap awal, sementara delapan zona lainnya ditawarkan kepada investor swasta dan industri pengguna garam. Potensi lahan yang akan diolah swasta mencakup sekitar 11.776 ha.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan kemampuan APBN terbatas. Pemerintah hanya mampu mengembangkan dua zona awal melalui skema modeling tahap 1 dan 2 mulai 2025–2026. 

“Sisa delapan zona harus dikerjakan investor, termasuk industri pengguna seperti perusahaan pangan yang selama ini hanya menjadi pembeli,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (12/2). 

Tahap awal difokuskan pada Zona 1 seluas 1.025 hektare dan Zona 2 seluas 899,54 hektare yang akan dikerjakan langsung oleh pemerintah sebagai proyek percontohan ekstensifikasi produksi garam.

Berdasarkan peta perencanaan KKP, kawasan K-SIGN Rote memiliki total potensi lahan mencapai 12.597,69 hektareyang terbagi dalam sepuluh zona, dengan rincian sebagai berikut: 

Tahap Awal – Dikerjakan Pemerintah (Modeling Ekstensifikasi)

• Zona 1: 1.025 ha
• Zona 2: 899,54 ha 

Tahap Lanjutan – Kolaborasi dengan Swasta

• Zona 3: 1.103,54 ha
• Zona 4: 991,21 ha
• Zona 5: 1.555,50 ha
• Zona 6: 1.592,07 ha
• Zona 7: 1.331,96 ha
• Zona 8: 2.067,28 ha
• Zona 9: 1.738,19 ha
• Zona 10: 1.396,94 ha

Ia menjelaskan proyek Rote menjadi kunci mencapai target swasembada garam pada 2027. Saat ini kebutuhan garam nasional diperkirakan mencapai 4,9–5,2 juta ton per tahun, namun 55–60% masih dipenuhi dari impor.

Melalui pembangunan K-SIGN di Rote Ndao, NTT, pemerintah menargetkan produktivitas di kawasan tersebut mencapai 200 ton per hektare. Jika 10 ribu hektare dikembangkan, produksi diperkirakan dapat menyentuh 400 ribu ton per tahun.

“Produksi dalam negeri rata-rata baru sekitar 2 juta ton per tahun, sehingga ada gap hampir 3 juta ton. Selain kuantitas, kualitas garam rakyat juga belum memenuhi spesifikasi industri, terutama kebutuhan NaCl 97% bahkan 99% untuk farmasi,” ujarnya.

Ia mengatakan Rote Ndao dipilih karena memiliki keunggulan alam dibanding sentra lama. “Rote punya bulan panas lebih panjang dan kualitas air laut lebih baik, sehingga lebih ideal untuk produksi garam industri,” katanya.

Selain ekstensifikasi lahan, KKP juga menyiapkan terobosan teknologi untuk mengurangi ketergantungan cuaca. Saat ini tengah diuji model semi-mekanis untuk mempercepat evaporasi menggunakan teknologi SWRO dan bahan alami salt rock. 

Metode ini diproyeksikan memangkas siklus produksi dari 70–80 hari menjadi lebih singkat dengan kualitas lebih stabil. Dari sisi hulu, pemerintah juga memperbaiki saluran intake air, menyediakan washing plant, hingga mobile washing plant untuk wilayah terpencil seperti Pulau Sabu. Upaya ini bertujuan meningkatkan mutu garam rakyat agar dapat terserap industri.