Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Menembus Hambatan Layanan Kesehatan
Ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Mengutip Databoks, rasio keberadaan dokter pada Desember 2025 masih rendah di sejumlah wilayah, seperti Papua Barat yang hanya sekitar 0,02 per seribu penduduk.
Selain itu, angka kematian ibu masih tergolong tinggi yakni mencapai 140 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2023. Hal ini menegaskan urgensi pembenahan sistem kesehatan nasional.
Dalam sesi Breaking Health Barriers di acara IDE Katadata Future Forum 2026, para pemangku kepentingan menekankan bahwa solusi tidak bisa lagi berjalan secara sektoral. Sinergi lintas riset, teknologi, industri, dan kebijakan menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan.
Di sisi riset, Peneliti Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran Restuning Widiasih misalnya, menyoroti masih terbatasnya akses layanan bagi ibu hamil di daerah.
Penelitiannya di Ambon, NTT, dan Garut menemukan bahwa jarak, keterbatasan fasilitas, serta beban administratif tenaga kesehatan menjadi hambatan dalam pemerataan layanan kesehatan.
Sebagai respons, tim kolaborasi lintas universitas dan industri mengembangkan perangkat pemantauan kesehatan janin berbasis digital yang dapat digunakan di rumah. Alat ini memungkinkan bidan memantau kondisi ibu hamil secara real-time.
“Kebutuhan kolaborasi antara universitas, industri, dan layanan kesehatan menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi,” ujar Restu di Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Namun, inovasi teknologi saja tidak cukup. Dalam kesempatan yang sama, CEO Summit Institute for Development, Yuni Dwi Setiyawati, menekankan pentingnya ekosistem data yang terintegrasi.
Berdasarkan pengalamannya selama 25 tahun di Indonesia Timur, Yuni menilai 90% kematian ibu dan anak sebenarnya dapat dicegah ketika risiko terdeteksi lebih awal.
Masalahnya, sistem kesehatan di tanah air masih terfragmentasi. Data yang dikumpulkan di lapangan sering berhenti pada tahap pelaporan dan tidak menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Tantangannya adalah bagaimana menjadikan data sebagai aksi, bukan sekadar laporan,” ulas Yuni.
Melalui pendekatan interoperabilitas, pihaknya mengembangkan sistem yang mengintegrasikan berbagai platform kesehatan. Baik secara digital maupun berbasis kertas ke dalam satu ekosistem.
Dengan dukungan akal imitasi atau artificial intelligence (AI), data tersebut dapat digunakan untuk memprediksi risiko dan membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan lebih cepat, bahkan di wilayah dengan keterbatasan internet.
Ardhitya Rinaldo, Managing Director Halodoc menyoroti tantangan akses tidak hanya soal teknologi, tetapi juga literasi dan infrastruktur. Analisa dia, digitalisasi layanan kesehatan seperti telemedicine memang telah menjadi alternatif penting, namun belum bisa menjangkau seluruh masyarakat.
“Simplify access to healthcare itu tidak mudah. Selain infrastruktur internet, edukasi masyarakat menjadi kunci agar layanan digital benar-benar digunakan,” katanya.
Ia menambahkan, adopsi layanan kesehatan digital membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas, untuk meningkatkan kesadaran sekaligus literasi kesehatan masyarakat. Tanpa edukasi yang berkelanjutan, teknologi hanya akan menjadi opsi, bukan solusi yang berdampak luas.
Upaya Pemerataan Layanan Kesehatan
Dari sisi kebijakan, Kementerian Kesehatan mengakui kompleksitas tantangan yang dihadapi. Elvieda Sariwati, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, menyebut transformasi kesehatan kini difokuskan pada penguatan layanan primer, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, ia pun menegaskan pendekatan tidak bisa disamaratakan.
“Indonesia terlalu luas untuk menggunakan satu model yang sama. Tantangan terbesar ada pada infrastruktur, distribusi tenaga kesehatan, dan kapasitas daerah,” ungkapnya.
Pemerintah juga membuka ruang adopsi inovasi melalui mekanisme Health Technology Assessment (HTA), yang menilai kelayakan teknologi dari sisi klinis, biaya, hingga kesesuaian dengan prioritas program nasional.
Kendati demikian, Chairman Indonesian Medical Device Ecosystem Development Association, Randy Teguh, mengingatkan bahwa persoalan utama bukan hanya inovasi, melainkan bagaimana inovasi tersebut bisa masuk ke pasar dan diadopsi secara luas.
Ia menilai ekosistem kesehatan Indonesia masih terfragmentasi, dengan peneliti, industri, dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri.
“Masalahnya bukan terletak di ide, tapi di hilirisasi dan komersialisasi. Banyak inovasi berhenti di laboratorium,” tandas Randy.
Randy turut menyoroti paradoks dalam sistem pengadaan, di mana tekanan efisiensi sering kali justru menghambat adopsi inovasi. Harga murah belum tentu efektif, menurutnya, yang harus dilihat adalah cost-benefit dan dampaknya terhadap sistem kesehatan.
Ia menekankan, tanpa penyelarasan antara kebutuhan program pemerintah dan inovasi yang dikembangkan, risiko kegagalan adopsi akan terus berulang.
Diskusi ini menegaskan bahwa membuka hambatan layanan kesehatan tidak cukup dengan satu solusi tunggal. Diperlukan orkestrasi lintas sektor, mulai dari riset yang relevan, sistem data yang terintegrasi, kebijakan yang adaptif, hingga model bisnis yang berkelanjutan.
Di tengah kompleksitas tersebut, satu benang merah menjadi jelas, yakni kolaborasi sudah menjadi prasyarat utama untuk menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata di Indonesia.
Digelar sejak 2019, IDE Katadata Future Forum 2026 menghadirkan para pembicara berbobot. Mulai dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Prof. Stella Christie, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, General Manager and Technology Leader IBM ASEAN Catherine Lian, hingga Vice President of Civility and Partnership at Roblox Tami Bhaumik.
Event ini sendiri disponsori oleh KONEKSI, BYTEPLUS, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), WhaTap Labs, PT PLN (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).