RI Terancam Defisit Neraca Perdagangan, Pemerintah Didesak Batasi Impor

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meminta pemerintah membatasi impor secara selektif guna menjaga surplus ekspor nonmigas yang mulai tergerus akibat pertumbuhan impor yang kian tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada Januari–Juli 2026 tercatat 22,45 miliar dolar AS. Namun, pada periode yang sama nilai impor Indonesia tumbuh 19,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor yang mencapai 4,43 persen (yoy).

"Surplus masih kita nikmati tetapi semakin tergerus. Jika tidak ada respons strategis, defisit (ekspor) berpotensi terjadi dalam waktu dekat," kata Wijayanto di Jakarta, Selasa (23/9).

Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu mengambil sejumlah langkah strategis agar surplus perdagangan nonmigas tidak terus menyusut, salah satunya dengan membatasi impor secara selektif.

Selain pengendalian impor, pemerintah perlu memperkuat nilai tambah dan diversifikasi produk ekspor sehingga ketergantungan terhadap komoditas dapat dikurangi.

Wijayanto mendorong pemerintah melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan negara mitra.

Langkah tersebut dinilai penting guna mengantisipasi perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan utama ekspor Indonesia.

Ia juga menyampaikan pentingnya percepatan finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk membuka peluang pasar ekspor yang lebih besar.

"Percepat finalisasi IEU-CEPA. Eropa merupakan pasar yang lebih berpotensi dari AS," katanya.

Terkait potensi perlambatan dari negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, China, India, Wijayanto menilai kebijakan saat ini, termasuk insentif fiskal bagi eksportir dan perjanjian perdagangan bilateral, masih belum cukup untuk menghadapi risiko perlambatan permintaan dari negara.