Pemerintah Siapkan Skema Kredit Rp 400 Triliun untuk Petani dan Nelayan

Katadata/Fauza Syahputra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan pada konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
22/10/2026, 20.35 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif skema untuk menyalurkan kredit senilai Rp 400 triliun bagi petani dan nelayan. Ia menyatakan, kredit tersebut tidak hanya berpotensi disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga melalui instrumen pembiayaan lainnya.

Airlangga mengatakan, target kredit Rp 400 triliun tersebut ditujukan untuk mendukung pembiayaan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Menurut dia, pemerintah dapat memanfaatkan pola KUR yang sudah berjalan. Namun, skema tersebut masih menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan.

“Dan itu direncanakan untuk lebih kepada dukungan, kan kita punya pola KUR dan yang lain. Tinggal tingkat suku bunganya dipasang berapa,” kata Airlangga, ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10).

Airlangga mengatakan pemerintah juga membuka kemungkinan menggunakan instrumen pembiayaan lain. Ia mencontohkan pendekatan pembiayaan yang dapat meningkatkan plafon kredit pada sektor perumahan. Selain itu, kata Airlangga, pemerintah saat ini juga memiliki skema kredit untuk alat dan mesin pertanian (alsintan).

Meski demikian, Airlangga belum merinci instrumen yang akan digunakan untuk mencapai target kredit Rp 400 triliun tersebut. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit untuk masyarakat kecil bisa mencapai Rp 400 triliun di tahun yang akan datang. Kredit ini diberikan untuk petani, nelayan, masyarakat di pedesaan, di daerah terpencil, daerah tertinggal. 

“Nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga, jika dihitung anak istri bisa dikali empat sehingga kurang lebih (menjangkau) 100 juta rakyat kita,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakortas TPAKD) di Jiexpo Kemayoran, Kamis (22/10).

Menurut Prabowo angka tersebut sesuai dengan kemampuan negara saat ini. Kendati demikian, jumlah target ini bisa bertambah jika Indonesia dapat mengamankan sumber daya alam.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan penyaluran kredit untuk rakyat memang akan dilakukan secara lebih masif. Saat ini jumlah penyaluran baru mencapai Rp 53 triliun untuk dua juta warga.

"Setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata, ini yang sedang kami perjuangkan,” ujarnya.

Prabowo juga mengatakan, guna mencapai kesejahteraan, pemerintah dari pusat hingga daerah harus menguasai, mengamankan, dan menjaga kekayaan alam Indonesia.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” katanya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ade Rosman