Petani Sawit Terjepit El Niño dan Rencana Pungutan Ekspor Danantara
Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) meninjau kembali rencana pengenaan biaya layanan atau service fee terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.
POPSI menilai pungutan tersebut berpotensi menambah biaya perdagangan sawit nasional. Padahal, pekebun rakyat tengah menghadapi tekanan akibat penurunan produktivitas kebun dan melemahnya harga TBS di sejumlah daerah.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan rencana pengenaan service fee muncul di saat yang kurang tepat. Pasalnya, fenomena El Niño telah mengganggu produksi sawit, terutama di perkebunan rakyat. Di sejumlah wilayah terdampak, produktivitas kebun diperkirakan turun 10–15%.
Penurunan produksi tersebut berdampak langsung terhadap volume TBS yang bisa dijual petani. Kondisi ini pada akhirnya mengurangi pendapatan rumah tangga pekebun.
Tekanan ke petani juga terlihat dari pergerakan harga TBS di sejumlah daerah. Di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berkisar Rp2.650–Rp3.400 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp2.650 per kilogram.
Di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma pada periode II November turun menjadi Rp3.440,93 per kilogram, dari sebelumnya Rp3.484,85 per kilogram. Sementara itu, di Riau, harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun turun menjadi Rp3.719,99 per kilogram pada periode 11–17 November 2026.
Darto mengatakan pekebun saat ini menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus, yakni penurunan produktivitas akibat El Niño dan pelemahan harga TBS. Dengan kondisi itu, pendapatan petani berkurang akibat penurunan volume produksi maupun harga jual.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit.
Ia meminta agar kebijakan yang bertujuan memperkuat tata kelola ekspor tidak justru membebani petani dan mengurangi kemampuan mereka mempertahankan produktivitas kebun.
“Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan," kata Darto dalam keterangannya, dikutip Senin (16/11).
Biaya Ekspor Harus Transparan
Sebelumnya Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali menyampaikan biaya layanan ekspor melalui platform DSI diperkirakan berada di bawah US$ 1 per ton.
Besaran finalnya direncanakan diumumkan pada Desember 2026, menjelang penerapan sistem tersebut pada 1 Januari 2027. P
OPSI mempertanyakan urgensi pengenaan biaya baru tersebut. Darto mengatakan industri kelapa sawit selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal dan komponen biaya, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK).
"Pertanyaannya sederhana, service fee ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apa saja layanan yang diberikan DSI, berapa biaya riil yang dibutuhkan, dan bagaimana pertanggungjawaban penerimaannya? Apakah untuk membiayai sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan," ucap Darto.
Darto mempertanyakan rencana pengenaan service fee jika pemerintah sebenarnya memiliki sumber pembiayaan lain untuk membangun sistem integrasi data, verifikasi, dan pengawasan ekspor.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibahas melalui pemanfaatan penerimaan negara yang sudah tersedia, termasuk Bea Keluar dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai pemerintah dapat menggunakan penerimaan Bea Keluar sawit untuk membiayai kebutuhan tersebut sehingga tidak perlu membebankan biaya tambahan kepada pelaku usaha melalui pungutan baru.
Selain persoalan biaya, POPSI menilai penetapan service fee tidak boleh hanya menjadi keputusan internal DSI bersama pemegang saham. Pasalnya, kebijakan tersebut akan berdampak terhadap seluruh rantai perdagangan sawit.
POPSI meminta DSI melibatkan para pemangku kepentingan dalam pembahasan tarif dan menetapkannya secara transparan.
Tak hanya itu, asosiasi petani sawit itu juga meminta DSI membuka dasar perhitungan tarif per ton, rincian komponen biaya layanan, proyeksi penerimaan, hingga tujuan penggunaan dana. Selain itu, DSI perlu menjelaskan mekanisme audit dan pertanggungjawaban atas pungutan tersebut.
POPSI meminta DSI melakukan kajian terbuka mengenai dampak pengenaan service fee terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, hingga harga TBS di tingkat pekebun
Tunda hingga Kondisi Produksi dan Ekonomi Pekebun Pulih
Di tengah tekanan produksi dan pelemahan harga TBS, POPSI mendesak DSI menunda penerapan service fee hingga dampak El Niño mereda, produktivitas perkebunan pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik.
Darto mengatakan penundaan tersebut untuk mencegah kebijakan baru menambah beban ekonomi petani. Saat ini, pekebun masih berupaya mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunannya di tengah tekanan produksi maupun harga jual.
Menurut dia, pemerintah dan DSI perlu membuka ruang evaluasi serta berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
"Kami meminta agar penerapan service fee ditunda terlebih dahulu. Tunggu sampai dampak El Niño mereda, produktivitas kebun mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik.m” ucapnya.
Darto mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan pungutan baru ketika petani sedang menghadapi penurunan produksi dan pendapatan. Menurutnya, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang akan terkena dampaknya.
Ia juga menegaskan POPSI tidak menolak upaya pemerintah memperbaiki transparansi, efisiensi, dan tata kelola ekspor sawit. Namun, pembenahan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh rantai pasok, bukan justru menambah struktur biaya yang berpotensi menekan produsen di tingkat hulu.