Pendiri Taliban Mullah Baradar akan Jadi Pemimpin Afganistan

Pemerintah baru Afganistan di bawah rezim Taliban akan segera mengumumkan pemimpin negara tersebut. Salah satu pendiri Taliban,
Mullah Abdul Ghani Baradar, akan menjabat sebagai kepala negara.

Posisi penting lainnya pun akan dijabat lingkaran pendiri dan pimpinan kelompok tersebut. Baradar akan didampingi oleh Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang pendiri Taliban Mullah Omar. Sher Mohammad Abbas Stanekzai yang menjabat wakil kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar juga akan mengisi jabatan-jabatan utama di pemerintahan.

"Semua pemimpin utama sudah tiba di Kabul, di mana persiapan untuk mengumumkan pemerintah baru sudah di tahap akhir," kata salah satu pejabat Taliban kepada Reuters, Jumat (3/9).

Adapun pemimpin tertinggi keagamaan Taliban, Haibatullah Akhunzada,  akan memusatkan upaya pada aspek agama serta pemerintahan dalam kerangka ajaran Islam.

Taliban menerapkan hukum Islam dalam bentuk radikal saat berkuasa pada 1996 hingga 2001. Kali ini, kelompok tersebut berupaya memperlihatkan wajah yang lebih moderat.

Taliban berjanji akan melindungi hak asasi manusia dan menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh lama. Namun, beberapa negara seperti, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain ragu atas pernyataan tersebut.

Mereka mengatakan menunggu tindakan Talibat sebelum memberikan pengakuan resmi dan memberikan aliran bantuan ekonomi.

Taliban berjanji akan mengizinkan orang asing maupun warga Afganistan yang masih tertinggal penerbangan untuk keluar negara tersebut. Bandara hingga saat ini Kabul masih ditutup setelah peristiwa ledakan bom bunuh diri.

Dua bom meledak di luar bandara Kabul pada Kamis (26/8) yang menewaskan 90 warga sipil dan 13 tentara AS. AS juga melancarkan serangan drone pada Minggu (29/8) untuk menggagalkan serangan mobil bom bunuh diri yang hendak menuju bandara Kabul, tempat evakuasi ribuan warga.

Amerika Serikat (AS) telah menarik seluruh pasukan militernya dari Afganistan, pada Senin (30/8), sekaligus mengakhiri kehadiran mereka selama 20 tahun di sana.

Sejak Taliban mengambalih kekuasaan Afganistan pada 15 Agustus lalu, tentara AS secara keseluruhan telah mengevakuasi lebih dari 123 ribu warga sipil, sebuah operasi terbesar yang pernah dilakukan negara adi kuasa tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintah AS tidak akan menjalin kerja sama dengan kelompok Taliban atas dasar kepercayaan tetapi akan terlibat secara diplomatik di negara tersebut untuk mengevakuasi sekitar 300 warga AS yang berada di Afganistan. "(Kerja sama) akan didasakan pada kepentingan nasional yang vital" tutur Blinken dalam jumpa pers, seperti dilansir BBC.

Blinken juga mengatakan AS tidak akan membuka kedutaan besar di Afganistan. Kendati demikian, sikap dan perilaku kelompok Taliban bisa menjadi pertimbangan bagi AS untuk membuka kedutaannya.