Biden Akan Minta Negara-Negara G7 Tambah Sanksi ke Rusia
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berbicara dengan para pemimpin lain dari negara-negara maju kelompok tujuh atau G7 pada pekan ini terkait potensi untuk menambah sanksi terhadap Rusia atas perang yang semakin intensif di Ukraina.
"Kami selalu terbuka untuk sanksi tambahan. Saya akan berbicara dengan anggota G7 minggu ini tentang apa yang akan kami lakukan atau tidak lakukan," ujar Biden seperti dikutip dari Reuters, Kamis (5/5).
Ia mengatakan hal tersebut ketika ditanya tentang rencana AS setelah Uni Eropa mengusulkan sanksi terberatnya terhadap Rusia, termasuk embargo minyak bertahap.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, Amerika Serikat terus berdiskusi dengan mitranya tentang sanksi lebih lanjut dan dapat mengambil tindakan tambahan untuk menekan Moskow. Pada konferensi Wall Street Journal, Yellen tidak mengatakan tindakan spesifik apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi menekankan bahwa tindakan lebih lanjut mungkin dilakukan jika Rusia terus melanjutkan perang ini melawan Ukraina.
Gedung Putih menolak mengatakan kapan Biden akan berbicara dengan para pemimpin negara G7 lainnya - Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Kanada, dan Italia.
Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki juga menolak menyebutkan nama oligarki potensial yang dapat ditambahkan ke daftar sanksi AS, tetapi mengatakan Amerika Serikat terus meninjau opsinya. "Saya akan mengatakan, tidak ada yang aman dari sanksi kami," katanya.
Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan, Rusia telah mengintensifkan serangannya di Ukraina timur pada Rabu (4/5). Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki pekan ke-10. Perang ini telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang mengungsi, dan meratakan kota-kota Ukraina.
Rusia, yang menyebut tindakannya sebagai "operasi militer khusus", juga meningkatkan serangan terhadap sasaran di Ukraina barat lantaran dianggap mengganggu pengiriman senjata Barat. Sekutu dekat Rusia Belarus juga mengumumkan latihan militer skala besar.
Langkah-langkah baru telah diumumkan oleh UE, termasuk sanksi terhadap bank besar Rusia, larangan penyiaran Rusia dari gelombang udara Eropa, serta embargo minyak mentah selama enam bulan.
Biden telah menghukum Rusia atas invasi ke Ukraina dan menggarisbawahi tekadnya untuk meminta pertanggungjawaban Moskow atas peluncuran perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Washington telah menargetkan bank dan elit Rusia dengan serangkaian sanksi, termasuk langkah yang ditempuh bulan lalu yakni melarang orang Amerika berinvestasi di Rusia.
AS pada Maret lalu juga telah melarang minyak Rusia dan impor energi lainnya. Namun demikian, sebagian besar negara Eropa telah membebaskan transaksi energi dari sanksi keuangannya untuk menghindari pukulan terhadap importir Eropa.
Yellen yakin sanksi Barat telah berdampak besar pada ekonomi Rusia, membatasi investasi asing, dan mencegahnya mengakses barang-barang yang dibutuhkannya untuk bersaing dalam ekonomi global dalam jangka panjang.
Dia mengatakan dorongan UE untuk melarang impor minyak Rusia tahun ini dapat mendorong harga minyak lebih tinggi, dan mengatakan perlu melihat bagaimana tepatnya hal itu harus dicapai.
Yellen menambahkan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Eropa untuk memastikan negara-negara di sana memiliki pasokan yang mereka butuhkan.
Survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menunjukkan, sebanyak 23% responden Indonesia menilai bahwa negara-negara Barat anggota NATO, seperti Amerika Serikat dan Inggris, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas meletusnya perang Rusia-Ukraina.