Lawan AS, Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
un.org
Sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (30/11), membahas situasi Timur Tengah, termasuk soal konflik di Jalur Gaza.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan resolusi untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan dengan segera di Gaza.
Mayoritas dari 153 negara anggota PBB memberikan suara mendukung resolusi gencatan senjata dalam sesi khusus darurat Majelis Umum pada hari Selasa (12/12), sementara 10 negara menolak dan 23 negara lainnya abstain.
"Kami memiliki satu prioritas tunggal, menyelamatkan nyawa," kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis, seperti dikutip dari CNN International, Rabu (13/12).
Ia memperingatkan bahwa warga sipil di Gaza tidak memiliki tempat yang aman untuk melindungi diri dari pertempuran dan serangan udara. "Bahkan perang memiliki aturan, dan sangat penting bagi kita untuk mencegah setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini,” ujarnya.
Pengesahan resolusi ini sebagai teguran kepada Amerika Serikat yang telah berkali-kali menghalangi seruan gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB melalui hak vetonya.
Resolusi singkat itu meminta gencatan senjata, agar semua pihak mematuhi hukum internasional, dan untuk akses kemanusiaan terhadap sandera serta pelepasan mereka segera dan tanpa syarat.
Resolusi tersebut dianggap sebagai sejarah oleh Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour. Sebab, sejak perang Israel dan Hamas dimulai, Palestina harus kehilangan 18.000 jiwa warganya.
Israel telah menyatakan resolusi itu tidak akan menghentikan kampanye militer sampai menghapus kelompok Palestina Hamas menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warganya.
Israel bersama dengan Amerika Serikat, Papua Nugini, Paraguay, Austria, Republik Ceko, Guatemala, Liberia, Mikronesia, dan Nauru memberikan suara menolak resolusi itu pada Selasa.
Sebelumnya, Amerika Serikat pada minggu lalu memveto resolusi gencatan senjata dalam Dewan Keamanan yang telah disetujui oleh mayoritas anggota yang berpengaruh dari 15 anggota badan tersebut.
"Kami tidak mendukung seruan gencatan senjata yang tidak dapat dipertahankan dalam resolusi ini yang hanya akan menanamkan benih untuk perang berikutnya,” Duta Besar AS Deputi untuk PBB, Robert Wood seperti dikutip Reuters, Sabtu (9/12).
Sementara itu, Kanada memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Perdana Menteri Justin Trudeau mengeluarkan pernyataan bersama dengan pemimpin Australia dan Selandia Baru untuk mendukung upaya internasional mendesak menuju gencatan senjata yang berkelanjutan.