Kronologi Runtuhnya Rezim Baath Suriah Setelah Berkuasa 61 Tahun

ANTARA FOTO/REUTERS/Omar Sanadiki/WSJ/dj
Omar Sanadiki Sejumlah wanita menunggu giliran mereka untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara saat pemilihan anggota parlemen di Douma, bagian timur pinggiran kota Damaskus, Suriah, Minggu (19/7/2020).
9/12/2024, 07.58 WIB

Kekuasaan 61 tahun Partai Baath di Suriah tumbang pada Minggu (8/12), setelah ibu kota Damaskus lepas dari kendali rezim Assad.  Kelompok anti-rezim berhasil memasuki Damaskus, menandai puncak serangkaian perkembangan dramatis sejak akhir bulan lalu.

Keberadaan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, tidak diketahui setelah kelompok anti-rezim menguasai Ibu Kota Damaskus.

Partai Sosialis Arab Baath pertama kali berkuasa di Suriah pada 1963 melalui kudeta militer. Pada 1970, Hafez al-Assad, ayah dari Bashar al-Assad, penguasa Suriah yang baru saja terguling, mengambil alih kekuasaan melalui kudeta internal partai. Dia menjadi presiden pada 1971.

Setelah kematian Hafez al-Assad pada 2000, Bashar al-Assad melanjutkan kepemimpinan rezim Baath.

Kronologi Perebutan Rezim

Kekuasaan Assad dan rezim Baath berakhir kemarin setelah rangkaian protes dan peristiwa berdarah.

Gelombang protes rakyat yang menuntut kebebasan dimulai pada 2011, tetapi rezim Assad merespons dengan kekerasan terhadap para aktivis yang menyerukan perubahan. Tindakan represif yang menewaskan ribuan orang tersebut, memicu perang saudara di Suriah.

Meski kelompok oposisi bersenjata melancarkan perjuangan panjang, rezim Assad menolak menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi atau damai. Dia juga tidak bergeming meskipun mendapat tekanan internasional, termasuk dari tokoh-tokoh regional.

Bentrokan  antara pasukan rezim Assad dan kelompok bersenjata kemudian memuncak pada 27 November 2024. Rezim Assad kehilangan kendali atas banyak wilayah di negara itu, dimulai dari Aleppo, Idlib, dan Hama.

Rakyat turun ke jalan di Damaskus, membuat pasukan rezim mulai mundur dari institusi publik dan jalan-jalan kota. Sementara kelompok anti-rezim memperkuat cengkeraman mereka atas pusat kota.

Pada Jumat (6/12), kelompok oposisi bersenjata melancarkan operasi di provinsi Daraa, yang berbatasan dengan Yordania, dan berhasil merebut pusat kota dari pasukan rezim setelah bentrokan.

Pada Sabtu (7/12), seluruh provinsi Suwayda di selatan Suriah jatuh ke tangan kelompok oposisi. Pada hari yang sama, kelompok oposisi lokal di Quneitra juga berhasil menguasai ibu kota provinsi tersebut.

Pasukan anti-rezim menguasai pusat Provinsi Homs yang mengarah ke ibukota pada Sabtu. Mereka kemudian memasuki pinggiran selatan Damaskus pada Sabtu malam.

Pasukan rezim Assad menarik diri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan bandara internasional di Damaskus. Ketika kelompok bersenjata anti-rezim mulai mendominasi ibu kota, rezim Assad pada Minggu pagi dengan cepat kehilangan seluruh kendali atas Damaskus.

Perdana Menteri Pemerintahan Assad Bergabung

Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Perdana Menteri pemerintahan Bashar al-Assad, Mohammad Ghazi al-Jalali, menyatakan kesiapan mereka bekerja sama dengan pemerintahan baru yang dipilih oleh rakyat Suriah.

Al-Jalali menyerukan agar properti publik tidak dirusak.

"Kami mengulurkan tangan kepada oposisi, yang telah berjanji tidak akan mencelakakan siapa pun, dan kini mereka juga mengulurkan tangan kepada kami,” ujarnya dikutip dari Anadolu, Senin (9/12).

Pemimpin kelompok bersenjata anti-rezim Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammed al-Jolani, memperingatkan agar tidak ada pihak yang mendekati institusi publik di Damaskus.

"Institusi-institusi ini akan tetap berada di bawah pengawasan perdana menteri sebelumnya hingga secara resmi diserahkan," ujarnya salam unggahan media sosial.

Reaksi Dunia

Dunia menyoroti tumbangnya Rezim Baath di Suriah. Presiden terpilih AS, Donald Trump, mengaitkan peristiwa tersebut dengan Rusia.

Dia mengatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri karena Rusia sudah tidak tertarik untuk melindunginya.

"Assad kabur. Dia telah meninggalkan negaranya. Pelindungnya, Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin, tidak tertarik lagi untuk melindunginya," kata Trump dalam sebuah unggahan di platform media sosialnya, Truth Social.

"Tidak ada alasan bagi Rusia untuk berada di sana (Suriah) sejak awal. Mereka kehilangan semua minat di Suriah karena Ukraina, tempat hampir 600.000 tentara Rusia terluka atau tewas, dalam perang yang seharusnya tidak pernah dimulai, dan dapat berlangsung selamanya," ujarnya, menambahkan.

Trump mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina telah melemahkan Rusia dan Iran. Hal itu juga dipengaruhi keberhasilan Israel dalam pertempuran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, dalam pertemuan dengan mitra dari Turki dan Iran.

Pertemuan itu berlangsung pada Sabtu (7/12), beberapa jam sebelum jatuhnya rezim Baath di Suriah setelah Ibu Kota Damaskus diambil alih pasukan anti-rezim.

"Kami dengan tegas menegaskan kembali integritas teritorial, kedaulatan, dan persatuan Republik Arab Suriah. Kami menyerukan diakhirinya segera kegiatan permusuhan," kata Lavrov, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.

Uni Eropa (EU)  menyatakan memantau secara ketat perkembangan di Suriah di tengah laporan bahwa kelompok anti-rezim semakin mendekati ibu kota Damaskus.

"Dengan meningkatnya pertempuran antar kelompok bersenjata di seluruh negeri, kami mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil dan memastikan keselamatan para pekerja bantuan kemanusiaan," kata juru bicara Urusan Luar Negeri, Anouar El Anoun, dalam sebuah pernyataan. pada Sabtu (7/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah. Kemlu RI mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

"Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah," tulis keterangan Kementerian Luar Negeri RI diunggah di X, Minggu  (9/12).