Disinggung Trump usai AS Serang Venezuela, Apa Itu Doktrin Monroe?

Sebuah deklarasi pemerintahan Amerika Serikat yang bernama Doktrin Monroe kembali menjadi pembahasan. Hal ini setelah Presiden AS menyinggung doktrin tersebut usai menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Trump menyebut serangan ke Venezuela dan penangkapan Maduro merupakan pembaruan dari Doktrin Monroe. Dalam konferensi pers penangkapan Maduro, Trump mengatakan hal yang dilakukannya telah melampaui deklarasi tahun 1823 itu.

Sembari bercanda, Trump bahkan sempat mengubah nama doktrin tersebut agar sesuai dengan namanya. “Doktrin Monroe itu penting, tapi kita sudah jauh melampauinya, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya dokumen Don-roe,” kata Trump pada Sabtu (3/1) dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga mengatakan dominasi AS di belahan bumi bagian barat tak perlu dipertanyakan. Belahan Barat (Western Hemisphere) adalah belahan bumi di mana benua Amerika Utara dan Selatan berada.

Apa Itu Doktrin Monroe?

Dikutip dari sejumlah sumber, Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri yang diumumkan oleh Presiden James Monroe dari Amerika Serikat pada tahun 1823.

Doktrin ini bertujuan untuk menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menerima campur tangan dari kekuatan Eropa dalam urusan negara-negara di benua Amerika.

Doktrin Monroe mendesak untuk mempertahankan status quo di Amerika, tetapi juga mendiktekan agar Eropa tidak terlibat di sana. Meski demikian, belakangan, doktrin ini digunakan sebagai penegasan hak AS untuk campur tangan di Amerika Latin untuk mencegah intervensi Eropa.

Dari laman Office of The Historian AS, doktrin ini digunakan oleh Presiden Theodore Roosevelt untuk mencampuri urusan Venezuela. Roosevelt saat itu mengkhawatirkan masalah utang Venezuela mengundang Eropa untuk kembali lagi ke negara tersebut.

Doktrin ini juga digunakan untuk menjadi basis justifikasi intervensi AS ke negara lain seperti Nikaragua, Kuba, Haiti, hingga Republik Dominika. Semuanya adalah negara yang berada di Amerika Tengah dan Karibia.

Penggunaan doktrin tersebut sempat dihentikan saat Franklin Delano Roosevelt menjadi Presiden AS pada 1934. Saat itu, Roosevelt menggunakan strategi lain dengan menganggap negara Amerika Latin sebagai tetangga yang baik.

Meski demikian, gestur penggunaan doktrin ini muncul kembali saat kepemimpinan Ronald Reagan pada 1980. Reagan dicap imperialis karena dinilai agresif dalam pendekatan di kawasan.

Presiden dari Partai Republik itu mendukung kelompok sayap kanan Contra dalam melawan sayap kiri Sandinista di Nikaragua. Dia juga mendukung pemerintahan sayap kanan di Guatemala dan El Salvador.

Pada pemerintahan Barrack Obama, doktrin ini ditinggalkan dengan alasan AS ingin hubungan yang lebih setara dengan Amerika Latin. Hal tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri saat itu, John Kerry.

"Era Doktrin Monroe telah berakhir," kata John Kerry pada tahun 2013 di Organisasi Negara-Negara Amerika seperti dikutip dari Fox News.

Narasi Doktrin Monroe kembali digaungkan saat Donald Trump memimpin AS untuk kedua kalinya. Pada November 2025 lalu, Pemerintah AS memperbarui strategi keamanan nasional dengan mengacu sikap terkait doktrin ini terhadap negara-negara di Belahan Barat.

Trump memodifikasi doktrin ini dengan nama Konsekuensi Trump (Trump Corollary). "Kita tidak akan melupakannya lagi," kata Trump seperti dikutip dari USA Today.