AS dan Iran Kembali Saling Serang di Tengah Upaya Damai

Amerika Serikat (AS) mengeklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Iran pada akhir pekan kemarin. Sementara Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Senin (1/6) ini menyatakan telah membalasnya dengan menargetkan salah satu pangkalan militer AS.

Reuters melansir, peristiwa tersebut menjadi rangkaian terbaru dari aksi saling serang yang masih berlangsung di tengah upaya diplomatik kedua pihak untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga bulan.

Militer AS mengungkapkan, serangannya di wilayah pesisir Teluk Iran itu sebagai respons atas tindakan Teheran yang menembak jatuh pesawat tak berawak (drone) MQ-1 milik Amerika yang beroperasi di atas "perairan internasional".

"Pesawat tempur AS dengan cepat merespons dengan melenyapkan pertahanan udara Iran, stasiun kendali darat, dan dua drone serang satu arah yang menimbulkan ancaman nyata bagi kapal-kapal yang melintasi perairan regional," tulis Komando Pusat AS (Centcom) dalam unggahannya di platform X, Senin (1/6) WIB.

Militer AS juga menegaskan akan terus menjaga aset dan kepentingannya di kawasan selama masa gencatan senjata yang masih berlaku.

Di sisi lain, IRGC menyatakan telah menyerang sebuah pangkalan udara yang digunakan AS untuk melancarkan operasi militer terhadap wilayah selatan Iran. Namun, mereka tidak mengungkap lokasi pangkalan yang dimaksud.

Kantor berita resmi Kuwait, KUNA, melaporkan bahwa sistem pertahanan udara negara itu berhasil mencegat rudal dan pesawat nirawak pada Senin ini. Insiden tersebut memicu bunyi sirene peringatan di berbagai wilayah Kuwait, yang menjadi lokasi salah satu pangkalan utama militer AS. Tak ada perincian lebih lanjut yang disampaikan Kuwait.

Sejak gencatan senjata diberlakukan pada awal April lalu, AS dan Iran masih beberapa kali terlibat aksi saling serang secara terbatas. Di saat yang sama, pembicaraan diplomatik untuk mencapai kesepakatan damai yang lebih permanen terus berlangsung. Pertukaran serangan serupa juga dilaporkan terjadi pada Kamis (28/5) lalu dengan narasi yang hampir sama dari kedua pihak.

Perang yang dimulai oleh AS dan Israel pada 28 Februari telah menimbulkan korban jiwa hingga ribuan orang, terutama di Iran dan Lebanon. Konflik tersebut juga berdampak pada perekonomian global seiring melonjaknya harga energi akibat terganggunya lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz setelah Iran secara efektif menutup jalur tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengatakan, sasaran utama operasi militernya adalah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir melalui pengayaan uranium tingkat tinggi. Namun, Pemerintah Iran terus membantah tuduhan yang menyebut mereka memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata nuklir.

Di dalam Negeri Paman Sam, Trump kini menghadapi tekanan politik untuk segera membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz dan menurunkan harga bahan bakar domestik menjelang pemilihan Kongres pada November. Kenaikan harga energi telah memicu ketidakpuasan sebagian pemilih AS terhadap pemerintahannya.

Di saat yang sama, Trump juga berisiko menghadapi kritik dari kelompok garis keras di dalam kubu politiknya sendiri, Partai Republik, apabila dianggap terlalu banyak memberikan pelonggaran kepada Iran dalam proses negosiasi.

Selain persoalan nuklir, Washington dan Teheran masih berbeda pandangan mengenai sejumlah isu penting lainnya. Iran terus menuntut pencabutan sanksi ekonomi serta pencairan puluhan miliar dolar pendapatan minyaknya yang selama ini dibekukan di berbagai bank luar negeri.

Konflik Israel dengan kelompok Hizbullah di Lebanon yang mendapat dukungan Iran juga menjadi hambatan besar dalam upaya meredakan ketegangan kawasan. Pada Minggu (31/5) kemarin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah memerintahkan militer zionis untuk memperluas operasi ke wilayah Lebanon dalam pertempuran melawan Hizbullah.

Seorang pejabat AS mengatakan, Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah berbicara dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Netanyahu mengenai upaya diplomatik antara Israel dan Lebanon. Dalam pembicaraan tersebut, Washington mengajukan sebuah rencana yang diharapkan dapat memungkinkan terjadinya deeskalasi bertahap.