Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta renumerasi para aparat penegak hukum laut yang terdiri dari TNI, Polri dan kejaksaan dinaikkan dua kali lipat atau 100 persen. Susi mengusulkan hal ini kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, dengan alasan agar para aparat lebih berkomitmen dalam bertugas menjaga kedaulatan laut.
"Pak Menko, saya mohon dukungan bapak. Renumerasi pegawai negeri, TNI, dan Polri harus dinaikkan minimal 100 persen per tahun dalam era pemerintahan Jokowi," kata Susi saat menyampaikan pidato Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (11/7).
Susi mengatakan kebutuhan dasar aparat yang bekerja di laut, terutama yang menempati pos di wilayah perbatasan harus dipenuhi. Pemerintah seharusnya bisa mengefisiensikan anggaran demi menaikkan gaji aparat.
(Baca: Meski Kontroversial, Kebijakan Susi Didukung Mantan Menteri KKP)
Efisiensi anggaran ini bisa dilakukan dengan melakukan pemotongan anggaran kegiatan yang tidak perlu. Kegiatan-kegiatan seperti rapat di luar kantor dan kunjungan kerja selama berhari-hari merupakan pemborosan dan sudah seharusnya dipangkas.
Menurutnya, kenaikan renumerasi aparat pada akhirnya bisa mendorong perekonomian. Karena selama ini kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kejahatan di sektor perikanan sangat besar. Keberhasilan aparat dalam mengamankan laut akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.
"Kalau renumerasi naik 100 persen, misalnya (anggaran) 11 triliun menjadi 20 triliun, 70 persen akan kembali ke pasar, ke ekonomi," kata dia.