SMRC: 52% Masyarakat Nilai Pemerintah Pusat Cepat Tangani Corona
Survei dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas masyarakat menilai pemerintah pusat cepat dalam menangani virus corona. Virus tersebut terdeteksi masuk ke Indonesia awal Maret lalu, setelah presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus pertama yang terjadi pada dua orang WNI.
SMRC membuat survei pada 9-12 April 2020 terhadap 1200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 %. Hasilnya, 52% responden menganggap pemerintah pusat cepat menangani pandemi corona.
"Sementara 41% menganggap pemrintah lambat," demikian tulis laporan survei yang diterima katadata.co.id, Jumat (17/4).
(Baca: Survei SMRC: 62% Warga DKI Nilai Anies Cepat Tanggap Tangani Corona)
Survei menunjukkan, terdapat perbedaan respons pada masyarakat di setiap provinsi. Mayoritas atau 61% warga Jawa Tengah dan 61% warga Jawa Timur menganggap langkah pemerintah pusat cepat. Sementara, di Jawa Barat hanya 41% masyarakat yang menganggap pemerintah pusat bekerja cepat menangani Covid-19.
Demikian pula dengan kecepatan pemerintah provinsi. Sebanyak 73% masyarakat Jawa tengah, 68% masyarakat Jawa Timur dan 62% masyarakat DKI Jakarta menilai pemerintah provinsi bergerak cepat. Lain halnya di provinsi Jawa Barat. Yang mana hanya 39% warga yang menganggap pemerintah provinsi bergerak cepat.
Selebihnya, sebanyak 50% masyarakat di wilayah Banten dan 50% masyarakat di Sulawesi Selatan hampir senada menilai, pemerintah provinsi bergerak cepat dalam tangani corona.
Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota, 78% masyarakat di Jawa Tengah menilai pemerintah cepat dalam menangani corona. Penilaian di wilayah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan penilaian warga di daerah lain.
Penilaian terendah terjadi di Banten, yang mana 44% masyarakat Banten menilai pemerintah kabupaten/kota cepat dalam tangani corona.
(Baca: SMRC: 77% Masyarakat Nilai Penghasilannya Terancam Sejak Wabah Corona)
Pemerintah terus melakukan antisipasi mencegah penyebaran virus corona menyebar luas di masyarakat. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga telah menginstruksikan agar dilakukan tes cepat untuk memeriksa warga dengan lingkup yang lebih besar. Ini seiring menguatnya dugaan banyaknya kasus corona yang belum terdeteksi.
Di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu episenter wabah di Indonesia, hingga Kamis (16/4), telah dilakukan tes cepat atau rapid test terhadap 45.227 orang. Hasilnya, 3,54% atau sebanyak 1.603 orang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19.
Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto menjelaskan, temuan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan sangat memprihatinkan. Pasalnya, tingkat penularan pandemi Covid-19 tercatat masih sangat tinggi, yang berarti masyarakat masih belum melakukan anjuran-anjuran pemerintah untuk memutus rantai penularan dengan serius.
"Terkait dengan rapid test di Jakarta hingga hari ini sebanyak total 45.227 orang, dari hasil itu kami sampaikan 1.603 positif atau sebesar 3,5% sedangkan 43.624 orang dinyatakan negatif," kata Catur, Kamis (16/4).
Hingga kemarin, di DKI Jakarta terdapat jumlah orang yang positif terinfeksi sebanyak 2.647, pasien sembuh sebanyak 202 dan yang meninggal 248 orang. Sementara, orang dalam pengawasan (ODP) tercatat sebanyak 3.010 orang, di mana 2.426 telah selesai diawasi dan sebanyak 584 orang telah selesai dipantau.
"Untuk pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 2.465 dan 1.298 selesai dirawat, sisanya sebanyak 1.167 masih dalam perawatan," ujarnya.
Lebih lanjut, Catur mendesak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menekan angka penularan dan korban pandemi ini. Caranya, dengan tidak keluar rumah jika tak perlu, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak aman dengan orang lain.
Untuk mengantisipasi adanya ledakan jumlah pasien Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Ibu Kota.
Pasalnya, saat ini jumlah pasien positif terinfeksi virus corona terus bertambah dan kapasitas rumah sakit tidak dirancang dalam situasi terjadinya ledakan jumlah pasien.