Banyak Kritik, Istana Minta Masyarakat Ikut Bahas Omnibus Law di DPR

Istana Kepresidenan menyarankan pihak yang mengkritik omnibus law dapat menyampaikan protes saat pembahasan rancangan aturan sapu jagat itu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan kritik yang telah masuk dari masyarakat telah diterima oleh pemerintah.

Sebelumnya beberapa elemen masyarakat memprotes rencana pemerintah mengeluarkan omnibus law. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam gugat aturan ini jika disahkan tanpa menerima masukan buruh. Penolakan secara terbatas terhadap omnibus law juga telah disampaikan oleh Muhammadiyah.

Fadjroel mengatakan saat ini Surat Presiden (Surpres) berisi salah satu draf omnibus law yakni terkait perpajakan telah rampung dan siap dikirim ke DPR oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Nanti masyarakat bisa masuk ke sana, artinya nanti pembahasan habis-habisan di DPR," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1).

(Baca: Luhut Klaim Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Menguntungkan Buruh)

Fadjroel mengatakan pemerintah menyiapkan rampungnya empat rancangan omnibus law sebagai hadiah hari raya Idul Fitri untuk masyarakat. Selain perpajakan, rancangan aturan terbaru itu juga membahas cipta lapangan kerja, ibu kota negara, dan farmasi.

“Pak Jokowi inginnya cipta lapangan kerja dulu yang masuk, tapi kami berharap empat-empatnya bisa masuk (DPR),” kata Fadjroel.

Di kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Surpres omnibus law perpajakan sudah sudah ditandatangani dirinya. Sedangkan omnibus law cipta lapangan kerja belum diteken lantaran perlu diperbaiki.

“Omnibus law Perpajakan sudah saya tandatangan. Yang satu belum,” kata Jokowi di Bandung, Rabu (29/1).

(Baca: Menko Airlangga Jamin Perlindungan UMKM dalam Omnibus Law)