Banyak Kritik, Istana Minta Masyarakat Ikut Bahas Omnibus Law di DPR

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyarankan masyarakat yang menolak omnibus law sampaikan kritik saat pembahasan rancangan aturan sapu jagat itu di DPR.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
29/1/2020, 18.55 WIB

Istana Kepresidenan menyarankan pihak yang mengkritik omnibus law dapat menyampaikan protes saat pembahasan rancangan aturan sapu jagat itu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan kritik yang telah masuk dari masyarakat telah diterima oleh pemerintah.

Sebelumnya beberapa elemen masyarakat memprotes rencana pemerintah mengeluarkan omnibus law. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam gugat aturan ini jika disahkan tanpa menerima masukan buruh. Penolakan secara terbatas terhadap omnibus law juga telah disampaikan oleh Muhammadiyah.

Fadjroel mengatakan saat ini Surat Presiden (Surpres) berisi salah satu draf omnibus law yakni terkait perpajakan telah rampung dan siap dikirim ke DPR oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Nanti masyarakat bisa masuk ke sana, artinya nanti pembahasan habis-habisan di DPR," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1).

(Baca: Luhut Klaim Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Menguntungkan Buruh)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu